DPRD Jabar Soroti Prosedur Pembebasan Lahan Reaktivasi Jalu KA 

DPRD Jabar Soroti Prosedur Pembebasan Lahan Reaktivasi Jalu KA 
Antara

INILAH, Bandung - Komisi IV DPRD Jabar mempertanyakan mengenai prosedur pembebasan lahan reaktiviasi kereta api. Pasalnya, prosedur itu harusnya dari pemerintah provinsi yang membebaskan lahan bukan dari pemerintah pusat.

"Kami mempertanyakan mengenai prosedur pembebasan lahan terkait rencana reaktivasi jalur kereta api. Itu mengapa harus dari provinsi yang membebaskan lahan bukan dari pusat," kata Ketua Komisi IV DPRD Jabar Imam Budi Hartono di Bandung, Jumat (8/11/2019).

Pada saat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, pemprov akan mereaktivasi sejumlah jalur kereta api dan hal ini diperlukan pembebasan Iahan serta menjadi pekerjaan rumah antar stakeholder terkait.

Imam berharap terkait rencana reaktivasi kereta api tersebut ada pembagian tugas antara kementerian dengan Pemprov awa barat, karena pemerintah provinsi mempunyai cita-cita untuk menghidupkan dan memaksimalkan transportasi massal.

Reaktivasi jalur kereta api meliputi jalur Cianjur, Ciranjang dan untuk menunjang pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana mengaktifkan Iagi jalur kereta di Selatan Jawa Barat seperti tujuan Ciwidey, Garut-Cikajang, Banjar-Pangandaran.

"Dan yang sedang berjalan yaitu reaktivasi jalur Cianjur Ciranjang sampai Padalarang," katanya.

Ada sejumlah tantangan dalam merealisasikan rencana reaktivasi jalur kereta api ini diantaranya medan medan jalan yang terjal untuk kereta api serta kemiringan posisi tanah yang direncanakan dilintasi kereta api.

"Sehingga Dirjen Perkeretaapian Kemenhub perlu memikirkan strategi ke depannya," katanya.

Imam mengaku, pihaknya telah berkonsultasi ke Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terkait rencana reaktivasi kereta api di Jabar.

"Kunjungan konsultasi ke Dirjen Perkeretaapian juga terkait pembahasan anggaran tahun 2020, karena ada anggaran pembebasan lahan terkait reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat," katanya.

Dia menambahkan, Komisi IV DPRD Jabar juta menemukan beberapa permasalahan untuk reaktivasi di antaranya jalur kereta api yang sudah dijadikan rumah penduduk.

"Sehingga ini membutuhkan waktu dan kerja sama yang baik antar-stakeholder terkait agar perencanaan reaktivasi ini berjalan dengan lancar," kata dia. (Antara)

Loading...