Januari 2020, Kabupaten Bandung Tindak Pelanggar Perda KTR

Januari 2020, Kabupaten Bandung Tindak Pelanggar Perda KTR
Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Pemkab Bandung Marlan. (rd dani r nugraha)

INILAH, Bandung - Peraturan Daerah (Perda) mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sah diberlakukan sejak 8 Desember 2018. Namun, penindakan pelanggaran terhadap perokok aktif yang merokok sembarangan Kabupaten Bandung akan dimulai pada 1 Januari 2020.

Molornya waktu penindakan kenapa perokok yang merokok sembarangan ini diakibatkan belum dibentuknya Satgas Penindakan saat perda tersebut mulai sah diberlakukan.

"Dulu belum siap alatnya (satgas), karena baru terbentuk pada September 2019," kata Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Pemkab Bandung Marlan di Kompleks Pemkab Bandung, Soreang, Jumat (8/11/2019).

Menurut Marlan, satgas yang telah terbentuk itu baru diberi pelatihan dan bimbingan teknis pada Oktober 2019 sehingga satgas baru bisa melakukan tugasnya pada 1 Januari 2020. Dalam waktu dua bulan yang tersisa ini, satgas terus melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan.

"Sebetulnya, sosialisasi untuk Perda KTR sudah dilakukan sejak awal 2018 begitu ditetapkan oleh DPRD. Kami sendiri diberi waktu 1 tahun untuk sosialisasi sampai terbit Perbup No 89 Tahun 2018 tentang berlakunya peraturan daerah itu," ujarnya.

Dikatakan Marlan, terdapat lima kawasan yang menjadi KTR dan masuk dalam perda dan perbup. Lima kawasan itu yakni fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat bermain anak, tempat peribadatan, dan angkutan umum.

"Untuk yang masih boleh ada tempat merokok itu ada tiga. Kawasan perkantoran, tempat umum dan lainnya yang diatur dalam Perbub. Syaratnya harus dibuat tempat khusus merokok seperti Gazebo," katanya.

Untuk sanksi yang melanggar perda KTR ini dikhususkan bagi PNS, Marlan mengatakan, ada beberapa jenis. Mulai dari sanksi lisan, tertulis, administratif, dan tipiring dengan hukuman kurungan 7 hari atau denda Rp50 juta.

"Untuk masyarakat umum sama dikenakan tipiring. Terutama bagi perokok, penjual rokok maupun pembeli. Ini akan mulai berlaku 1 Januari," katanya.

Marlan melanjutkan, alasan dibuat Perda KTR ini berdasarkan karena meningkatnya masyarakat yang sakit karena penyakit tidak menular, salah satunya karena terpapar asap rokok.

"Perokok pasif ini lebih berbahaya dari perokok aktif. Apalagi sesuai data dari Dinkes, 50 persen anak-anak di Kabupaten Bandung terpapar asap rokok," katanya. (rd dani r nugraha)

Loading...