Guru Dominasi Perceraian di Kalangan PNS Kabupaten Bandung

Guru Dominasi Perceraian di Kalangan PNS Kabupaten Bandung
Panitera PA Kabupaten Bandung Adam Iskandar. (net)

INILAH, Bandung  - Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir 2019 ini tercatat 224 berkas 88 perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk ke Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gugatan cerai lebih banyak dilakukan oleh PNS guru perempuan.

Berdasarkan catatan PA Kabupaten Bandung sejak Januari hingga Oktober 2019, ada 74 kasus perceraian PNS karena suami yang mengajukan dan 150 perceraian karena istri yang mengajukan.

Panitera PA Kabupaten Bandung Adam Iskandar mengatakan, perceraian mayoritas terjadi pada pasangan usia produktif. Rata-rata PNS yang melayangkan gugatan cerai datang dari berbagai dinas di  Pemerintah Kabupaten Bandung.

"Hampir semua dinas ada, tapi  kebanyakan dari Disdik Kabupaten Bandung, guru mendominasi. Alasan paling banyak kasus perceraian PNS adalah faktor ekonomi. Dari sisi penghasilan PNS sudah jelas pendapatannya, tapi PNS punya gaya hidup luar biasa sehingga pengeluaran sangat besar dan pendapatan jadi banyak potongan," kata Adam saat ditemui di Kantor PA Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, Jumat (8/11/2019).

Selain itu, kata Adam, penyebab lainnya karena orang ketiga dan ketidakharmonisan keluarga, antara lain karena pangkat dalam pekerjaan suami-istri apabila keduanya PNS.

"Suami pangkat lebih tinggi dan istrinya ada di bawah atau sebaliknya, itu juga bisa jadi pemicu. Biasanya mereka juga egois, jadi keluarganya tak harmonis lagi," ujarnya.

Meski angka perceraian di kalangan PNS cukup tinggi, menurut Adam, kasusnya lebih sedikit dibandingkan warga sipil. Secara umum, total rata-rata perceraian yang terjadi dalam 10 bulan terakhir mencapai 800 kasus per bulan. "Kabupaten Bandung ada di peringkat ketiga, setelah Indramayu dan Kabupaten Cirebon," katanya.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Teddy Kusdiana menyayangkan tingginya kasus perceraian yang terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bandung itu.

"Kami tidak berharap banyak kasus perceraian, apalagi dari kalangan guru. Sehingga kami dorong terus pembinaan-pembinaan masalah kerukunan di internal keluarganya," ujar Teddy.

Pihaknya, kata Teddy, akan segera berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, kalau memang angka perceraian PNS ini didominasi oleh kalangan guru.

"Ini menjadi bahan evaluasi kami untuk ke depannya, termasuk bagaimana solusinya agar angka perceraian di kalangan PNS ini bisa ditekan," katanya.

Teddy mengaku sepakat dengan pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung, Kurnia Agustina Naser, yang mengimbau kepada PNS di Kabupaten Bandung agar memajang foto keluarga di meja kerjanya.

"Imbauan tersebut bagus, dan itu harus diikuti agar keluarga tetap harmonis. Itu jadi salah satu upaya. Karena bagaimana pun, kita harus ingat keluarga saat bekerja," ujarnya.

Kendati demikian, ia menambahkan, memajang foto keluarga di meja kerja tersebut baru sebatas imbauan. Tidak menutup kemungkinan, imbauan tersebut bisa dibuat menjadi sebuah program.

"Mudah-mudahan karena itu imbauan pimpinan, bisa jadi ditiru. Masuk program nanti berkaitannya dengan perlindungan anak dan perempuan," katanya. (rd dani r nugraha)

Loading...