Korban Dugaan Penipuan Akumobil 'Ngadu' ke DPRD Jabar

Korban Dugaan Penipuan Akumobil 'Ngadu' ke DPRD Jabar
foto: INILAH/Ridwan Abdul Malikg

INILAH, Bandung - Sejumlah korban kasus dugaan penipuan akumobil dan tim hukum dari Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar, DKI, dan Banten mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.

Kedatangan mereka ke para wakil rakyat tersebut, guna meminta saran dan pengawalan atas kasus yang merugikan ratusan nasabah akumobil hingga puluhan miliar rupiah.

Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar, DKI, dan Banten Firman Turmantara, mengatakan, kedatangannya ke komisi 1 DPRD Jabar merupakan satu diantara upaya diluar hukum yang dilakukannya, guna menyelesaikan permasalahan kasus dugaan penipuan akumobil.

Menurutnya, langkah diluar hukum akan lebih efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Pasalnya, jika sudah masuk pada ranah meja hijau penyelesaian kasus tersebut akan memakan waktu yang cukup panjang.

"Kami sebagai Ketua tim lowyer belum melakukan upaya litigasi, karena saya pikir upaya itu lama dan biaya besar. Saya targetkan upaya non litigasi, diantaranya koordinasi dengan dewan," ucap Firman di Gedung DPRD Jabar, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Jumat (8/11/2019).

Kendati demikian, Firman mengungkapkan, proses mediasi hingga saat ini masih berlangsung antara korban dan pihak akumobil guna mencapai kata sepakat. Namun, Firman menuturkan pihaknya tentu mempersiapkan beberapa langkah bilamana mediasi deadlock.

"Memang upaya non litigasi dalam bentuk mediasi sudah dilakukan oleh pihak mereka (akumobil), tapi saya pikir ini perlu ada plan a, plan b, sampai plan c. Ini salah satu tujuan saya kesini untuk berkoordinasi dan diharapkan ada saran-saran dari anggota dewan," tuturnya.

Disinggung upaya lainnya. Firman menegaskan, pihaknya akan melakukan audiensi dengan lembaga negara yang memberikan izin kepada akumobil. Setidaknya, lanjut Firman, terdapat tujuh lembaga negara yang memberikan izin kepada akumobil.

"Sementara kita akan coba untuk upaya mediasi misalnya, sebut saja setelah kesini kita akan coba ke instansi yang sudah memberikan izin, dalam klaim perusahaan ini itu ada tujuh lembaga negara yang memberikan izin itu di pusat semua," tegas Firman

"Diantaranya yang sudah ada buktinya itu ada OJK, yang enam BKPM, Kemendag, KemenKUKM, paling tidak yang itu, lainnya saya lupa dan saya akan telusuri apakah betul sudah memberikan izin," sambungnya.

Lebih lanjut, Firman menambahkan, bilaman benar terbukti terdapat beberapa lembaga negara yang memberikan izin kepada akumobil. Pihaknya, akan mempertanyakan pertanggungjawaban lembaga tersebut.

Pasalnya, menurut Firman, ketika sebuah lembaga memberikan sebuah izin kepada sebuah perusahaan dan terjadi permasalahan. Dalam aturan lembaga tersebut haruslah turut bertanggungjawab akan kasus tersebut, atau tidak cuci tangan.

"Kalau betul (berikan izin) ya kami minta pertanggungjawaban, karena didalam aturan instansi yang mengeluarkan izin itu bukan hanya mengeluarkan izin saja tapi harus bertanggungjawab atas penggunaan izin itu," tandasnya.

Sementara itu, 10 konsumen penjualan mobil murah Akumobil kembali membuat laporan polisi di Mapolrestabes Bandung, Jumat (8/11/2019).

Dalam pelaporan itu, Pengacara Sunan Kalijaga ditunjuk untuk mendampingi para korban. Sunan memimpin laporan polisi 10 orang konsumen ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Bandung.

"Kedatangan saya sore ini untuk mendampingi para korban penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan salah satu perusahaan swasta yang ramai saat ini. Berdasarkan laporan resmi, kita melaporkan PT Aku Digital Indonesia atau yang dikenal Akumobil," ucap Sunan.

Sunan menegaskan, pelaporan itu didasari permintaan korban Akumobil yang menuntut itikad baik dari pihak Akumobil. Korban meminta pengadaan unit mobil atau pengembalian uang yang sudah dibayarkan. 

"Kita lihat perkembangan (uang atau unit mobil) itikad baiknya seperti apa. Kembali unit atau uangnya. Tentu itu ada mediasi yang bisa ditempuh. Namun demikian mari istilahnya kita teruskan dan bisa dipastikan siapa pelakunya yang ada di belakang, ya bisa lama di penjara," ujarnya.

Disinggung terkait proses hukum saat ini sudah pada penetapan tersangka bos Akumobil. Sunan mengungkapkan, pihaknya menduga ada dalang atau aktor lainnya yang mungkin terlibat dalam kasus yang merugikan ratusan nasabah hingga puluhan miliar rupiah tersebut.

"Kalau buat saya kan namanya perusahaan kan banyak orang, korban bertemu siapa yang iming-imingi. Saya yakin pelaku tidak tunggal," tuturnya.

Ditemui ditempat yang sama, pengacara bos Akumobil BJ Maryani Wiwik, menegaskan, pihak Akumobil bersedia mengembalikan seluruh dana nasabahnya. Akumobil juga mengklaim proses refund tengah berjalan.

"Kami prinsipnya juga ke pihak Akumobil uang harus dikembalikan. Bila ada yang mau nunggu unit, saya menyarankan untuk refund. Saya optimis ini bisa selesai," tuturnya.

Wiwik mengklaim, refund uang Rp 1 juta sebagai dana ikut undian dalam even 'flash sale' yang dilakukan Akumobil sudah 90 persen terealisasi. 

"Refund yang Rp 1 juta sudah 90 persen. Tapi yang sudah bayar Rp 50 juta ke atas memang baru 30 persen," ujarnya.

Selanjutnya, Wiwik menambahkan, pihaknya masih akan menelusuri sisa dana penjualan mobil dari aset-aset yang dimiliki BJ. Selain itu, pihaknya pun memastikan kliennya yaitu Dirut Akumobil akan kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang berlaku.

"Uangnya ada atau tidak masih diselidiki. Saya juga ke penyidik meminta untuk selidiki kemana alirannya. Pak Bryan (BJ) juga bukan ditangkap, tapi datang sendiri ke sini. Artinya dia mau mempertanggung jawabkan," pungkasnya. (Ridwan Abdul Malik)

Loading...