Pemprov Jabar Kumpulkan Data Buntut Demo di RSUD Al Ihsan

Pemprov Jabar Kumpulkan Data Buntut Demo di RSUD Al Ihsan
Foto: Bambang Prasethyo

INILAH, Bandung - Pemprov Jawa Barat sedang mengumpulkan data menyusul tuntutan ratusan karyawan RSUD Al Insan beberapa waktu lalu. Mengingat ada masalah kompleks yang terjadi pada rumah sakit milik Pemprov Jawa Barat tersebut.

Pj Sekda Jabar Daud Achmad mengatakan pengumpulan data sebanyak-banyaknya ini dilakukan untuk menghimpun informasi dari banyak pihak. 

“Tidak satu pihak dari yang kemarin demo, saya liat dari plt (direktur) seperti apa, dari sejarah seperti apa, aspek hukum gimana?” ujar Daud, Minggu (10/11/2019).

Dia mengatakan, masalah yang dihadapi bukan hal yang sederhana. Karena itu, untuk menemukan jalan keluar pihaknya menggelar rapat 

“Memang ada masalah dan sebetulnya masalah itu kompleks ya, kita berusaha menyelesaikan itu dan memang harus diselesaikan,” katanya.  

Menurutnya dia, penuntasan masalah di Al Ihsan termasuk dengan rencana Gubernur Jabar Ridwan Kamil menetapkan sosok Direktur Utama Al Ihsan dalam waktu dekat.

“Soal direktur, kemarin pak gubernur baru tiga calon, baru wawancara. Mudah-mudahan bisa segera (Ditetapkan),” katanya.

Daud memastikan, Pemprov akan bersifat hati-hati dalam mengeluarkan keputusan. Juga menimbang banyak aspek agar urusan ini tidak mengganggu pelayanan di RSUD. 

“Kan kita juga kalau memutuskan sesuatu harus hati-hati jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah. Intinya pelayanan jangan sampai terganggu,” paparnya.

Sebelumnya, layanan kesehatan RSUD Al Ihsan, Kabupaten Bandung pada Senin (4/11/2019) pagi sempat terhenti setelah ratusan pegawai menuntut kejelasan status.
 
Demonstrasi yang dilakukan para pegawai dimulai pada pagi hari hingga menjelang siang. Setelah itu, sebagian dari mereka mulai kembali melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien di rumah sakit milik Pemprov Jabar ini.
 
Ketua Forum Ikatan Karyawan RSUD Al-Ihsan Ahmad Husaeni mengatakan dalam aksi ini ada empat tuntutan yang menjadi fokus, yakni  meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan status pegawai Non PNS yang berkeadilan, penggajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hak pesangon dan transparansi dalam open biding Direktur RSUD Al Ihsan definitif. (Rianto Nurdiansyah) 

Loading...