Mantap, UMK Kota Hujan Rp4,1Juta

Mantap, UMK Kota Hujan Rp4,1Juta
Foto: INILAH/Rizki Mauludi

INILAH, Bogor – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2020 sebesar Rp4.169.808, sesuai hasil rapat tripartit dewan pengupahan Kota Bogor di Kantor Disnakertrans, Kamis (7/11/2019) lalu. Saat ini UMK Kota Bogor sedang dikirim ke Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan dan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Kepala Disnakertrans Kota Bogor Samson Purba mengatakan, UMK Kota Bogor sudah ditetapkan sebesar Rp4.169.808. Keputusan tersebut sudah final karena sudah terpenuhi unsur-unsur yang memiliki wewenang dalam hal UMK saat rapat sebelumnya

"Rapat dihadiri oleh perwakilan serikat pekerja, pengusaha, perguruan tinggi dan pemerintah. Jadi sudah sepakat semua dalam rapat menetapkan UMK Rp4,1 juta," ungkap Samson kepada INILAH, Senin (11/11/2019).

Samson memaparkan, pihaknya tinggal menunggu rekomendasi dikirim ke Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan.

"Nah, UMK ini berlaku mulai 1 januari 2020 mendatang. Nanti tidak lagi ada perselisihan soal UMK karena penetapan berdasarkan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 dan presentasi inflasi UMK Kota Bogor," tambahnya.

Samson mengaku, kesepakatan UMK sangat kuat karena unsur tripartit Dewan Pengupahan Kota Bogor lengkap. Sebenarnya rapat masih ada dua kali kesempatan hingga akhir November, tetapi baru sekali rapat sudah mencapai kesepakatan merupakan hal yang luar biasa. Penghitungan UMK juga cukup sederhana, yaitu menambahkan besaran UMK tahun sebelumnya dengan persentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Formulasi penghitungan UMK 2020, persentase inflasi dan pertumbuhan ekonominya sudah ditetapkan sebesar 8,51 persen. Bila UMK Kota Bogor 2019 sebesar Rp 3.842.785, mengacu pada ketentuan PP 78 tahun 2015, maka UMK Kota Bogor 2020 di kisaran Rp 4.189.708. Ya jika dalam rapat ada keberatan, pemerintah selaku penengah perlu mendengarkan terlebih dulu argumentasi yang diajukan sebelum mengambil keputusan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Petugas (Satgas) pada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Bogor Tumpal Panjaitan mengatakan, kenaikan UMK di Kota Hujan, dampak tidak terlalu signifikan. Kenaikan UMK saat ini masih hal yang wajar.

"Itu menurut saya, tinggal bagaimana pengusaha nya bisa bicara dengan para pekerja kalau memang UMK senilai Rp4,1 juta masih bisa dibicarakan penerapannya," ungkapnya.

Tumpal menambahkan, kenaikan menjadi wajar karena zaman sekarang uang Rp4,1 juta tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar. Maka dari itu pihaknya mendukung penuh langkah-langkah Pemkot Bogor.

"Kita dukung, tidak keberatan karena sudah hal lumrah. Bahkan di negara-negara lain yang sedang berkembang juga masalah upah ini sudah mulai ada kenaikan. Kenaikan upah juga akan menaikkan derajat masyarakat, dengan UMK yang maksimal anak-anak daripada buruh ini akan mendapat asupan gizi yang cukup. Sikap setuju kami arahnya ke sana," pungkasnya. (Rizki Mauludi)

Loading...