DPRD Minta Jalur Khusus CPNS untuk Honorer

DPRD Minta Jalur Khusus CPNS untuk Honorer
Foto: INILAH/Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Anggota DPRD Kota Bogor dari PDI Perjuangan Atty Somaddikarya menyebutkan syarat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diterapkan Pemkot Bogor diskriminatif. Pemkot Bogor membuat satu syarat umum pendaftar dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B dari BAN-PT. 

Atty menilai, Pemkot Bogor seharusnya membuat kemudahan dan memberi ruang bagi CPNS tanpa tambahan aturan sesuka hati. 

"Bagi pegawai honorer atau guru sebaiknya ada jalur khusus dan prioritas tanpa test," ungkap Atty saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (11/11/2019). 

Atty melanjutkan, tenaga honorer yang ada di kecamatan dan kelurahan hendaknya mereka yang benar-benar mengabdi. Jadi mereka yang mengabdi pada dunia pendididkan dam pelayanan administrasi harus dipermudah.

"Sepert diketahui, Pemkot Bogor membuat syarat diskriminatif dalam CPNS 2019, yakni syarat akreditasi program studi peserta. Pemkot Bogor membuat syarat akreditasi program studi pendidikan peserta minimal B pada CPNS 2019. Hal itu dituangkan dalam persyaratan umum untuk melamar CPNS Pemkot Bogor," tuturnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai, pada BKPSDA Kota Bogor Aries Hendardi mengatakan, Pemkot Bogor setuju membuka 294 formasi terdiri dari formasi tenaga kesehatan 122, formasi pendidik 145 dan formasi tenaga teknis 27. Persyaratan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari MenPAN RB.

"Formasi juga didapat dari MenPAN RB, kami coba upayakan secara bertahap untuk terpenuhinya kebutuhan tenaga pengajar," ungka Aries. 

Aries melanjutkan, angka 294 formasi muncul setelah Pemkot Bogor menyampaikan usulan ke pusat berdasarkan dari pusat yaitu zero growth atau data usulan harus sesuai dengan data pensiun tahun 2019 yaitu yang pensiun sebanyak 296 orang. 

"Karena itu 296 formasi yang kebutuhan Pemkot Bogor datang dari usulan OPD Kota Bogor. Dan MenPAN RB memberikan formasi 294," tambahnya.

Aries menjelaskan, jumlah ASN Kota Hujan memang masih jauh dari kata ideal. Jika melihat dari jumlah penduduk yang mencapai 1,1 juta jiwa, idealnya Kota Bogor memiliki 12 ribu ASN. Jika dirinci berdasarkan jenisnya, dari 7.012 ASN Kota Hujan, 3.914 diantaranya menyandang sebagai jabatan fungsional. Sementara 3098 sisanya, struktural. 

"Memang jabatan fungsional lebih banyak, tapi tetap saja masih belum ideal. Termasuk dalam sektor pendidikan atau guru," pungkasnya. (Rizki Mauludi)

Loading...