Bikin DED dan Masterplan RSUD, Pemkab Bogor Gelontorkan Rp1,6 Miliar

Bikin DED dan Masterplan RSUD, Pemkab Bogor Gelontorkan Rp1,6 Miliar
foto: INILAH/Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menganggarkan Rp 1,6 miliar untuk membuat Detail Engineering Design (DED) dan review masterplan RSUD Bogor Utara yang berada di Desa Cogrek, Ciseeng pada tahun 2020 mendatang.

"Setelah lokasinya ada revisi, maka pada tahun 2020 mendatang kami baru menganggarkan Rp 1,6 miliar untuk pembuatan DED dan review master plan RSUD Bogor Utara," ucap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mieke Kaltarina kepada wartawan, Selasa (12/11).

Dia menerangkan setelah pembuatan DED dan master plan RSUD Bogor Utara jadi, maka biaya pembangunan gedungnya akan kami anggarkan di tahun 2021 dan bisa digunakan untuk melayani masyarakat di tahun 2022 mendatang.

"Pembangunan Gedung RSUD Bogor Utara dimulai pada tahun 2021 dan selesai pada tahun 2023, namun secara bertahap mulai pada tahun 2020 RSUD Bogor Utara akan melayani kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat," terangnya.

Mantan Direktur Utama RSUD Leuwiliang ini menjelaskan sambil menunggu pembangunan Gedung RSUD Bogor Utara jajarannya akan menyiapkan tenaga medis yang diperlukan di tahun 2021.

"Kemungkinan di tahun 2021 kami akan meminta tambahan khusus kuota penerimaan ASN dokter, perawat, bidan, apoteker dan lainnya. Nanti akan kami hitung berapa tenaga kesehatan yang harus direkrut," jelas Mieke.

Terpisah, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya berharap Pemprov Jawa Barat ikut membiayai pembangunan RSUD Bogor Utara, apalagi tahun ini ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 25 triliun dari target Rp 19 triliun.

"Jika PAD Provinsi Jawa Barat naik alangkah baiknya digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan seperti pembangunan RSUD Bogor Utara, peningkatan pelayanan kesehatan ini harus dilakukan karena ini hak masyarakat," harap Asep.

Ketua Fraksi Partai Demokrat ini melanjutkan selain harus mengalokasikan untuk membangun RSUD Bogor Utara maka ada penambahan alokasi anggaran untuk pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

"Alokasi anggaran untuk PBI Jamkesda ataupun pasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk berobat ke pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit harus ditambah subsidinya oleh Pemprov Jawa Barat karena kalau hanya ditanggung Pemkab Bogor itu sangat berat," lanjutnya. (Reza Zurifwan)

Loading...