Sikap Kami: Nepotisme Pilkada

Sikap Kami: Nepotisme Pilkada

SALAH satu hal yang masih mengganjal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung adalah persoalan nepotisme. Keinginan mempertahankan kekuasaan di antara anggota keluarga masih sedemikian tingginya.

Di banyak daerah, kondisi-kondisi semacam itu telah dan masih terus berjalan. Kepemimpinan berpindah dari suami ke istri, dari orang tua ke anak, dari mertua ke menantu.

Sialnya, tak banyak bukti peralihan kepemimpinan dengan cara seperti itu yang membuahkan hasil seperti diharapkan. Kepemimpinan dan kemajuan daerah malah menjadi menurun karena praktik nepotisme itu.

Salahkah nepotisme? Tidak. Itu sepanjang dia terukur dan memiliki norma-norma yang baik. Kenapa tidak menyerahkan kepemimpinan kepada anak, istri, atau menantu, jika mereka lebih memiliki kualitas kepemimpinan dan pembangunan daerah dibanding ayah, suami, atau mertua?

Sayangnya, bukti-bukti keberhasilan kepemimpinan pada dinasti-dinasti berikutnya itu yang jarang terlihat di negeri ini. Yang terlihat justru seperti itu tadi: mantan kepala daerah yang menjadi kepala daerah bayangan di saat kepemimpinan dilanjutkan istri, anak, atau menantu.

Menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun depan, aroma-aroma nepotisme dan dinasti politik itu masih kencang terasa. Makin terasa ketika, misalnya, putra presiden ikut-ikutan meramaikan panggung politik di Solo.

Kita tidak dalam rangka menantang nepotisme dan dinasti politik. Hanya, perlu kita ingatkan, generasi-generasi berikutnya kepemimpinan suatu daerah, semestinya menyiapkan diri secara kuat. Dengan begitu, kepemimpinan menjadi hal yang genuine dari kepala daerah penerus.

Saat-saat sekarang, kita menyaksikan tak sedikit di antara kepemimpinan berlatar nepotisme dan dinasti politik, berujung persoalan. Tak sedikit di antara pelakunya yang kini mendekam di penjara untuk mempertahankan kesalahan dan pidana yang mereka lakukan. Sebagian atas inisiatif sendiri, sebagian ada juga di tengah bayang-bayang ayah, suami, atau mertua.

Semata-mata, itu yang tidak kita inginkan. Bahwa, misalnya, kepemimpinan perlu dibuka untuk semua pihak, maka kita berpendapat bahwa orang-orang terdekat di bawah kekuasaan yang ada saat ini, adalah termasuk juga “semua pihak” yang secara terbuka harus diberi kesempatan itu. (*)
 

Loading...