KPU Bogor Adakan Sekolah Politik Perempuan

KPU Bogor Adakan Sekolah Politik Perempuan
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - KPU Kabupaten Bogor akan melakukan pendidikan atau sekolah politik perempuan. Ini dilakukan karena para kaum hawa di Bumi Tegar Beriman belum melek terhadap pentingnya dunia politik dalam mewujudkan kepentingan perempuan.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni mengatakan, dalam forum grup discussion (FGD) yang dihadiri politikus perempuan, mahasiswi, jurnalis perempuan dan akademisi itu harus ada peningkatan pemahaman perempuan terhadap pentingnya dunia politik.

"Kami akan mengadakan pendidikan atau sekolah politik  yang pesertanya adalah perempuan mulai dari remaja, mahasiswi, ibu rumah tangga maupun wanita karir. Mereka kami akan latih mereka agar bisa bicara didepan khalayak ramai, mengerti peraturan pemilu, fungsi politik dan isu-isu penting tentang perlindungan perempuan dan anak," kata Ummi kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Ibu dua orang anak ini menerangkan dengan meleknya perempuan dan memahami isu-isu kepentingannya maka para wakil rakyat dari kaum perempuan memahami cara memberikan perlindungan perempuan dan anak.

"Kebijakan-kebijakan yang terhadap perempuan dan anak harus ada dan isu-isu itu melalui sekolah politik akan kami bahas dan rekomendasikan kepada para srikandi di DPRD Kabupatem Bogor, DPRD Jawa Barat maupun DPR RI," terangnya.

Anggota  Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Nurjannah mendukung diadakannya sekolah politik perempuan karena di akar rumput para pemilih perempuan kurang memahami pentingnya keterwakilan perempuan di legislatif.

"Di tengah masyarakat masih banyak pemilih perempuan yang masih belum paham pentingnya keterwakilan perempuan di legislatif, padahal peraturan daerah yang pro terhadap perempuan dan anak itu harus kita buat karena kebutuhan perempuan dan anak yang lebih tau ya kaum perempuan," ucap Nurjannah.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan rekomendasi isu  usulan kebijakan yang pro terhadap perempuan dan anak akan sangat membantu dirinya sebagai wakil rakyat.

"Rekomendasi isu rekomendasi  usulan kebijakan yang pro terhadap perempuan dan anak yang ini akan menjadi bekal saya dalam mengawal program kerja Bupati Bogor Ade Yasin," tambahnya.

Unzurna, mahasiswi Universitas Djuanda berharap dengan keterwakilan perempuan di legislatif maka bisa mengubah dogma bahwa politik itu kotor dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

"Dengan adanya politikus perempuan kami harapkan bisa 'merehabilitasi' dogma kaum perempuan terhadap dunia politik yaitu bahwa politik itu kotor dan menghalalkam segala cara demi mencapai tujuannya. Kami ingin politik di Indonesia kedepan itu bersih dan bermartabat," harap Unzurna. (Reza Zurifwan)

Loading...