Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Peraturan dan Reformasi Birokrasi

Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Peraturan dan Reformasi Birokrasi
Jokowi saat membuka acara rapat kordinasi nasional (Rakornas) antara pemerintah daerah dengan pemerintah nasional di SICC, Babakan Madang Kabupaten Bogor Rabu (13/11). (Reza Zurifwan)

INILAH, Bogor - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah memangkas peraturan  dan reformasi birokrasi yang menghambat perizinan investor.

Permintaan Jokowi merupakan imbas dari berpindahnya  33 pabrik atau perusahaan Tiongkok dari Indonesia ke luar negeri.

"Ada 33 pabrik asal Cina yang hengkang dari Negara Indonesia, 23 pindah ke Negara Vietnam dan 10 pabrik lainnya pindah ke India, Bangladesh, Kamboja, Laos dan lainnya. Iklim investasi inj menjadi koreksi kita," kata Jokowi saat membuka acara rapat kordinasi nasional (Rakornas) antara pemerintah daerah dengan pemerintah nasional di SICC, Babakan Madang Kabupaten Bogor Rabu (13/11).

Ia menerangkan pindahnya para puluhan pabrik itu karena perijinan yang panjang dan rumit, oleh karena itu saya minta Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD jangan terus menerbitkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali).

"Jangan terus menerus membuat Perda, Perbup dan Perwali karena negara ini bukan negara peraturan dan kepada pimpinan daerah hingga menteri kalau mau buat peraturan, buat 1 hapus 10 atau minimal 2 peraturan sebelumnya," terangnya.

Selain memangkas peraturan yang panjang dan rumit hingga proses perijinan cepat, ia pun meminta apabila ada calon investor ingin membangun pabrik yang orientasinya ekspor segera keluarkan ijinnya.

"Kepada kepala daerah saya minta apabila ada investor yang mau membangun pabrik orientasi ekspor maka tutup mata dan bantu semua proses perijinannya, saat ini produk yang ada di Indonesia kebanyakan produk import dari pada produksi nasional," tutur Jokowi.

Ia melanjutkan beberapa waktu lalu dirinya juga sudah menyampaikan pemangkasan esselon, hal ini karena terlalu panjangnya birokrasi hingga kalau ada surat itu harus keliling dulu mulai dari esselon IV, llalu tiga, II hingga esselon I atau bahkan ke Bupati, Wali Kota atau Gubernur.

"Reformasi birokrasi ini penting, agar surat menyurat termasuk pengajuan perijinan itu bisa lebih cepat dan tidak berbelit - belit hingga bisa mencapai empat bulan. Saya ingin kedepan ekonomi kita bisa lebih meningkat pertumbuhannya," lanjutnya. (Reza Zurifwan)

Loading...