Tiga Daerah Jabar Rawan Melanggar di Pilkada Serentak

Tiga Daerah Jabar Rawan Melanggar di Pilkada Serentak
istimewa

INILAH, Bandung-Tiga dari delapan daerah dinilai rawan terjadi pelanggaran pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) kabupaten/kota serentak 2020 di

 Jawa Barat. Tiga daerah tersebut, adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Pangandaran. 

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencatat tiga daerah itu setelah berkaca dari  pengalaman Pilkada 2015. Di mana, pelanggaran  didominasi oleh pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negri (ASN), politik uang serta politisasi SARA termasuk penyebaran berita bohong. 

 

"Dari pengalaman 2015 kami mencatat ada tiga daerah yang paling rawan melakukan pelanggaran," ujar Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga pada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Lolly Suhenty di sela acara gathering Bawaslu beserta awak media di Jayagiri Resort Cikole, Kabupaten Bandung Barat Rabu (13/13/2019). 

 

Selain tiga daerah yang dianggap rawan kata Lolly, dari hasil pengalaman pilkada 2015 kota Depok adalah daerah yang tercatat paling minim pelanggaran, baik itu berkaitan dengan netralitas ASN maupun praktik politik uang. 

 

"Pilkada 2015 akan menjadi acuan kami dalam memperketat pengawasan pemilu serta penyusunan strategi, terlebih lagi untuk daerah yang terdapat petahan sebagai bakal calon kepela daerah, pelanggaran curi start kampaye dan netralitas ASN besar kemungkinan terjadi," ucap dia.

 

Lolly menyampaikan, terdapat strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat melalui sistem yang dibuat oleh Bawaslu RI yaitu dengan, penyusunan indeks potensi pelanggaran. Hal ini bermafaat untuk  penyusunan strategi pengawasan serta dalam penindakan pelanggaran pemilu. 

 

Dengan adanya Indeks pontesi pelanggaran pemilu, menurut dia, dapat menekan angka pelanggaran  pada semua daerah yang menyelenggaran pilkada demi terciptanya demokrasi yang seutuhnya. Terlebih, lanjut dia, netralitas ASN sangat menjadi sorotan dalam pilkada serentak 2020 mendatang. Maka sosialisasi tentang integritas seorang ASN akan digalakan.

 

“Diharapkan dengan strategi pengawasan yang disesuaikan dengan indeks pelanggaran pemilu ini, mampu melahirkan pemilu yang demokratis,” tuturnya.

 

Sementara itu  Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengatakan, tidak hanya terkait netralitas ASN yang menjadi catatan dari pihaknya. Namun, ada pula kecenderungan pelanggaran yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan daerah. 

 

"Hal ini akan menjadi fokus kami juga untuk mengawasi terkait keuangan, kerana ada potensi bakal calon dari petahana memanfaat APBD untuk kepentingan kampaye," ujar Zaky.

 

Selain itu, ada pula beberapa potensi pelanggaran  yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan malah oleh penyelenggara pemilu seperti, KPU kota Depok yang kesertariatannya terkena kasus hukum. Sama halnya juga dengan kabupaten Karawang, serta di beberapa daerah lain yang penyelenggaranya terkena peringatan dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

 

"Maka fokus kita adalah menguatkan kembali integritas penyelenggara agar pelaksanaan tugas sesuai dengan regulasi,” ujar dia.

 

Karena itu, dia mengakatakan, Bawaslu Jabar akan meluncurkan program Saluran Aduan Masyarakat (Salam) yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bisa berperan aktif memberikan informasi tentang indikasi pelanggaran.

 

“Kita juga menyoroti mengenai penyalahgunaan wewenang penggunaan anggaran daerah untuk pemenangan pada saat kontestasi. Indikasi itu ada dari delapan kabupaten/kota terutama di daerah yang memang ada petahana maju dalam pilkada. Makanya berharap, integritas seluruh komponen penyelenggara dan peserta pemilu jangan ada politik transaksional dalam hal dukungan,” tuturnya. (Riantonurdiansyah) 

Loading...