Sip, Bogor Raya Akan Jadi Kawasan TOD

Sip, Bogor Raya Akan Jadi Kawasan TOD
(Foto: Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan pihak terkait berencana akan mengembangkan kawasan Danau Bogor Raya menjadi kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Erna Hernawati di Botani Square pada Rabu (13/11/2019) siang.

Erna Hernawati memaparkan, hasil pertemuan TKPRD Kota Bogor dengan TKPRD Jawa Bara menghasilkan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, sebelum adanya kesepakatan antara kementerian keuangan, Pemerintah kota Bogor dan pengembang PT. Sejahtera Eka Graha (SEG).

"Salah satunya mengharuskan PT. ESG membuat surat pernyataan untuk berkomitmen membangun Kantor Pemerintahan Kota Bogor ditambah fasilitasnya, dalam waktu tiga tahun," ungkapnya.

Erna melanjutkan, selain itu, dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) harus disampaikan bahwa item yang sudah masuk disetujui pihak yang bersangkutan. Adapun jumlah lahan yang akan digunakan untuk membangun kantor Pemerintahan Kota Bogor seluas enam hektar.

"Rapat tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan yang dilakukan pada 4 November 2019 yang dihadiri Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dengan pengembang PT. SEG dan pihak lainnya," tambahnya.

Erna membeberkan,disamping itu juga dalam pertemuan tersebut, sebagai proses revisi RTRW Kota Bogor 2011-2031 yang telah dibahas pada rapat pleno TKPRD Provinsi Jawa Barat pada 3 Oktober 2019 yang merupakan tahap final proses rekomendasi Gubernur Jawa Barat.

"Dengan pembangunan ini akan mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, diantaranya proyek LRT dan area komersial, seperti hotel. Untuk Danau Bogor Raya yang merupakan aset Pemkot Bogor akan ditingkatkan fungsinya menjadi destinasi wisata, tinggal menunggu proses serah terima," bebernya.

Erna menambahkan, selain itu pertimbangan lain perlunya kantor Pemkot Bogor dipindahkan ke kawasan Bogor Raya, selain kawasan saat ini bagian pusat kota, fasilitas lain berupa lahan parkir yang ada sudah tidak memadai.

"RTRW yang dibuat Pemkot Bogor, harus didasarkan kebijakan nasional, Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan juga regulasi yang dibuat pemerintah pusat agar sinkron," tambahnya.

Sementara itu, Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan, secara prinsip Pemerintah Jawa Barat sudah menyetujui beberapa catatan kecil.

"Selanjutnya ini harus tercantum dalam RTRW Kota Bogor, di samping itu bakal ada usulan atau perubahan yang menjadi perbaikan untuk rancangan perubahan RTRW Kota Bogor 2011-2031," singkatnya.

Terpisah, perwakilan BPN Kota Bogor yang hadir dalam pertemuan Pemkot dengan unsur terkait, Edi Budiyanto mengingatkan beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Diantaranya memastikan status aset, sertifikasi hak atas tanahnya dan PSU-nya.

"Jadi, ketika sudah selesai langsung diserahkan ke Pemerintah Kota Bogor," pungkasnya. (Rizki mauludi)

Loading...