Kemana Kepala OPD Jabar di Rapat Paripurna?

Kemana Kepala OPD Jabar di Rapat Paripurna?

INILAH, Bandung- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Itu menyusul banyaknya kepala OPD yang tidak hadir pada Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (15/11/2019). 

Diketahui, dalam rapat sebelumnya DPRD Jabar melalui komisi II sempat menyinggung serapan anggaran OPD  yang rata-rata baru mencapai 50 persen.

"Nampaknya di forum paripurna ini kepala OPD sangat tidak kompak. Padahal ini pernah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya, bahwa ini kebutuhan mereka," ujar anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yuningsih dalam forum.

Yuningsih sangat menyayangkan sedikitnya Kepala OPD yang hadir, mengingat dalam rapat paripurna ini berkaitan dengan  pemandangan umum dan jawaban yang merupakan kebutuhan OPD sebagai pengguna anggaran.

"Apakah beliau tidak sesuai menempati kepala OPD, perlu disikapi pak Gubenur. Atau mungkin diskresi perlu diganti," kata dia.

Sementara itu, anggota DPRD Jabar dari partai Demkorat Irfan Suryanegara khawatir bilamana para kepala OPD tersebut sudah tidak lagi menggubris perkataan dan perintah dari gubernur. 

"Saya takut kalimat gubernur sudah tidak matih lagi kepada OPD. Kalau itu tidak matih. Kami dari DPRD akan membantu kepada gubernur," ujar Irfan. 

Menurut Irfan, sejumlah intrupsi yang dilontarkan oleh DPRD Jabar adalah bentuk kasih sayang kepada gubernur guna mempercepat pembangunan Jabar. Dia memastikan, pihaknya tidak akan menghalangi seluruh program Pemprov Jabar bilamana sesuai dengan aturan yang ada.  

"Sahabat gubernur, intrupsi teman teman di sini bentuk kasih sayang terhadap sahabat gubernur. Bentuk kinerja dewan terhadap gubernur," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya memiliki mekanisme untuk menghukum OPD yang tidak disiplin. Dia mengatakan, sejumlah Kepala OPD yang absen dalam rapat paripurna beraladan sedang melakukan perjalanan dinas. 

"Jadi orang yang tidak disiplin dalam manajemen itu salah satunya teguran, kedua saya potong saja pendapatannya.  itu ada mekanisme yang kita lakukan," ujar Ridwan Kamil. 

Dengan adanya sorotan dari DPRD Jabar, Emil -sapaan Ridwan Kamil- meminta kepala dinas di lingkungan Pemprov Jabar menjadikan hal tersebut sebagai peringatan. Karena itu, dia mengimbau untuk selalu menghormati dan hadir dalam forum. 

"Gubernur mempertanggungjawabkan anggaran mereka kan bukan anggaran saya saja," pungkasnya. 

Adapun kepala OPD yang hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Jawaban Gubernur Jawa Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Jawa Barat mengenai Raperda tentang APBD Tahun Anggaram 2020 ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ade Afriandi dan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Hery Antasari. (Rianto Nurdiansyah) 

Loading...