Kampung Kurma Tergolong Investasi Bodong

Kampung Kurma Tergolong Investasi Bodong
net

INILAH, Bandung - Satgas Waspada Investasi (SWI) mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan tawaran investasi ilegal berkedok perkebunan atau penanaman pohon dan sejenisnya.

Ketua SWI Tongam L Tobing menegaskan, pihaknya telah menghentikan kegiatan investasi perkebunan ilegal Kampung Kurma. Penghentian itu diumumkan pada 28 April 2019 lalu.

"Dihentikannya kegiatan investasi Kampung Kurma itu karena diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Untuk itu kami mendorong agar korban segera membuat laporan kepada pihak Kepolisian RI,” kata Tongam dalam rilis yang diterima, Jumat (15/11/2019).

Menurutnya, pengurus Kampung Kurma sempat diundang dalam rapat SWI. Namun, pengelola perkebunan pohon kurma itu absen. Berdasarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kampung Kurma tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan investasi perkebunan. 

“Dalih Kampung Kurma bahwa mereka melakukan perdagangan tidak bisa dibenarkan karena skema perdagangan hanya dapat dilakukan dengan cara cash and carry, bukan investasi. Satgas sudah mengajukan pemblokiran situsnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, kasus ini pun telah dilaporkan kepada Bareskrim Polri,” ujarnya.

Lebih rinci, Tongam menjelaskan skema bisnis Kampung Kurma itu menawarkan investasi unit lahan pohon kurma dengan skema 1 unit lahan seluas 400-500m2 ditanami 5 pohon kurma dan akan menghasilkan Rp175 juta per tahun. Selanjutnya, pohon kurma mulai berbuah pada usia 4–10 tahun dan akan terus berbuah hingga usia pohon 90-100 tahun.

Modus seperti itu diakuinya tidak rasional karena menjanjikan imbal hasil tinggi dalam jangka waktu singkat. Selain itu, tidak ada transparansi terkait penggunaan dana yang ditanamkan, dan tidak ada jaminan pohon kurma yang ditanam tersebut tumbuh atau tidak. (*)
 

Loading...