Defisit Anggaran PBI Jamkesmas, Pemkab Bogor Tagih Utang BPJS Kesehatan

Defisit Anggaran PBI Jamkesmas, Pemkab Bogor Tagih Utang BPJS Kesehatan
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Pemkab Bogor akan menagih utang ke Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Nantinya, hasil itu akan dibayarkan untuk subsidi pembayaran 600 ribu jiwa masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, pihaknya memenuhi kewajiban subsidi pembayaran PBI Jamkesmas sebesar Rp187 miliar. Pemkab Bogor menganggarkan Rp148 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 mendatang.

"BPJS Kesehatan juga masih banyak utangnya ke empat RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), jadi untuk kekurangan subsidi pembayaran PBI Jamkesmas nanti kita akan panggil dulu perwakilan BPJS Kesehatan yang ada di Bogor," kata Burhanudin kepada wartawan, Jumat (15/11/2019).

Dia menerangkan, jika dana yang dibayarkan BPJS Kesehatan masih kurang untuk menutupi defisit subsidi pembayaran PBI Jamkesmas maka Pemkab Bogor siap mengucurkan anggaran tambahan.

"Layanan kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan dasar hingga menjadi prioritas Pemkab Bogor sehingga kami siap menambah anggaran subsidi pembayaran PBI Jamkesmas," ujarnya.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Didi Kurnia menjelaskan, jajarannya ditugasi menagih pelunasan utang ke BPJS Kesehatan karena mengganggu operasional empat RSUD yang ada.

"Semoga utang BPJS Kesehatan ini segera dibayarkan karena mau tak mau mengganggu biaya operasinal RSUD hingga berdampak pada menurunnya tingkat layanan yang ada di RSUD," jelas Didi.

Terpisah, Kabid Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Kusnasdi mengakui hingga kini pihaknya masih menghitung angka pasti utang BPJS Kesehatan ke empat RSUD itu.

"Utangnya sendiri terus bergerak dinamis karena setiap hari banyak masyarakat yang berobat ke RSUD menggunakan Kartu BPJS Kesehatan," kata Kusnadi. (Reza Zurifwan)

Loading...