Pemkab Tetap Perjuangkan DOB Bogor Barat

Pemkab Tetap Perjuangkan DOB Bogor Barat
Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin. (Reza Zurifwan)

INILAH, Bogor - Pemkab Bogor tetap memperjuangkan Bogor Barat menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) meski Presiden Joko Widodo belum mencabut moratorium pemekaran wilayah. Alasannya, kebutuhan masyarakat.

Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin ketika ditemui wartawan Jumat (15/11) mengatakan Pemkab Bogor akan terus melobi Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah pusat untuk mewujudkan Bogor Barat menjadi kabupaten yang  terpisah dari Kabupaten Bogor.

"Bogor Barat menjadi DOB itu bukan kepentingan elit tetapi kebutuhan masyarakat yang ingin maksimalnya pelayanan kepada masyarakat dan lainnya hingga Pemkab Bogor akan terus berjuang," kata Burhanudin.

Ia pun meminta pemerintah pusat lebih bijaksana karena mengurus 5,8 juta jiwa plus 40 kecamatan serta 435 desa atau kelurahan  itu tidak sederhana hingga masih banyak keluhan yang ditujukan kepada Pemkab Bogor.

"Selama ini Pemkab Bogor kerap menerima keluhan layanan masyarakat yang kurang maksimal karena beban pekerjaan sangat berat, saya aja kalau tidak ada kegiatan rebo kekiling atau kegiatan lapangan lainnya maka tidak mungkin menginjak 40 kecamatan yang ada. Sata minta pemerintah pusat merespon baik keinginan masyarakat dengan membuka khusus morotarium wilayah yang sebelumnya sudah dinyatakan layak hingga tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi," pintanya.

Burhan sapaan akrabnya menjelaskan Bupati Bogor Ade Yasin akan mengadakan acara silaturrahim dengan anggota DPRD Jawa Barat dan DPR Republik Indonesia (RI) dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor.

"Dalam acara silaturrahim dengan anggota DPRD Jawa Barat maupun DPR RI kami akan membicarakan permasalahan Kabupaten Bogor dan solusinya, karena untuk membangun dan melayani masyarakat di Bumi Tegar Beriman kita tidak hanya butuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat II tetapi juga butuh bantuan keuangan dari APBD tingkat I dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN)," jelas Burhan.

Informasi yang dihimpun Inilah,  kajian DOB Bogor Barat sudah memenuhi teknis, tetapi ada syarat utama agar Bogor Barat mekar dari Kabupaten Bogor yaitu pertumbuhan minimal ekonomi nasional di angka 6 persen dan politis yaitu persetujuan Presiden Jokowi.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2014 lalu sudah memberikan arahan kepada segenap pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembangunan sarana pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas, RSUD serta insfrastruktur jalan di daerah terisolir, tertinggal dan lainnya demi meningkatnya kepuasan masyarakat ketimbang membentuk DOB.

"Peningkatan pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan tanpa DOB, salah satu caranya menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 95 tahun 2018. Yang masyarakat butuhkan adalah peningkatan pelayanan publik dan masalah tersebut tidak selalu dijawab dengan DOB atau perubahan status pemerintahan tetapi bisa dijawab dengan intergrasi pelayanan publik karena ada juga daerah yang sudah mekar tapi tidak berhasil mandiri," tukas Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. (Reza Zurifwan)

 

Loading...