Puluhan Perizinan Perumahan Terancam Gagal

Puluhan Perizinan Perumahan Terancam Gagal
Foto: Net

INILAH, Cirebon – Peraturan Teknis (Pertek) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Cirebon tentang semua izin investasi mulai dipermasalahkan. Santer terdengar, saat ini ada puluhan izin perumahan terancam gagal. Padahal, mereka sudah mengantongi izin lokasi dan fatwa dari OPD terkait Pemkab Cirebon. Alhasil, kondisi tersebut membuat hampir semua pengusaha proferti yang akan masuk di Kabupaten Cirebon kelimpungan.

"Katanya ada 40 izin perumahan yang ditolak BPN. Persoalannya ya tidak sesuai PERTEK dari mereka. Sementara pengusaha sudah mengantongi izin lokasi, advice planing dan izin DPMPTSP sudah beres. Setelah terpenuhi semua, malah ditolak BPN," kata anggota DPRD kabupaten Cirebon dari Fraksi PDIP, Yoga Setiawan, Minggu (17/11/2019).

Yoga menilai, seharusnya BPN melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak dewan dan Pemkab Cirebon. Masalahnya, keberadaan dinas terkait seperti PUPR yang mengeluarkan advice planing, pertanian yang mengeluarkan alih fungsi lahan juga harus dilibatkan. Sementara keberadaan DPMPTSP yang mengeluarkan IMB, nantinya tidak berfungsi sama sekali berkaitan dengan masalah investasi.

"Bupati Cirebon sudah saya beri masukan. Pekan ini kita akan panggil dinas terkait serta BPN. Kami ingin mencari solusi terbaik. Kalau semua PERTEK nya lewat BPN bisa saja investasi terhambat. Lalu PAD buat Pemkab Cirebonnya mana," ungkap Yoga.

Hal senada dikatakan Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Pemkab Cirebon, Uus Sudrajat. Lewat sambungan telepon selulernya, Uus mengatakan, saat ini investor yang akan mengurus perizinan di Kabupaten Cirebon, tidak usah mengurus Advice planing, alih fungsi lahan, apalagi mengajukan rapat Fatwa. Cukup datang ke BPN dan menunjukan izin lokasi hasil daftar online lewat OSS.

"Ya itu dia. Buat apa capek capek ngurus ke OPD terkait. Cukup datang ke BPN saja, nanti BPN yang menentukan boleh tidaknya. Bidang pertanahan, pertanian dan perizinan sekarang fungsinya sudah tidak. Jadi semua prosea perizinan tidak diperlukan lagi," jelas Uus.

Hal itu lanjutnya, karena hasil rapat dengan BPN beberapa waktu lalu mengisyaratkan hal seperti itu. Pihak BPN mengacu kepada peraturan baru tentang OSS. Perizinan hanya tiga tahapan yaitu OSS, PERTEK BPN dan persetujuan Pemerintah Daerah. Namun tiga tahapan ini hanya berlaku untuk izin komitmen, seperti perumahan, industri ataupun galian.

"Saya tanya kepada BPN, bagaimana kalau PERTEK tidak mengizinkan, sementara Pemkab Cirebon membolehkan dengan pertimbangan, investasinya bagus. BPN keukeuh menjawab tidak bisa. Lah ini kan aneh, jadi mendingan jangan ada izin pemerintah daerah. Biar semua invstasi lewat OSS dan PERTEK BPN saja lah," jelas Uus.

Saat inipun jelas Uus, pihaknya sudah menutup pengajuan Advice Planing, karena nantinya akan sia-sia. Terbukti ada puluhan pengembang perumahan yang sedang ketar ketir. Mereka ada yang sudah mengantongi fatwa, ada yang sudah punya alih fungsi lahan. Namun saat pengajuan PERTEK, pihak BPN menolak.

"Kata BPN sih, masalah ini sedang diajukan ke Kanwil. BPN katanya mengajukan opsi tiga yaitu ditolak atau di izinkan sebagian. Bagi kami ini kan sia sia. Sudah ada fatwa, tapi PERTEKnya ditolak, ya buat apa juga kita capek-capek. Silahkan, mulai sat ini langsung hubungi BPN saja," tukas Uus.

Sementara itu, salah seorang pengembang perumahan bernama Yudo Arlianto mengaku heran karean BPN enggan menandatangani SK pemberian hak (sertifikat induk, red) perumahan. Yudo menyebutkan, saat ini ada 40 lebih sertifikat induk perumahan di Kabupaten Cirebon yang ditolak oleh BPN untuk ditandatangani. Alasannya, PERTEK tidak sesuai. (Maman Suharman)

Loading...