Dadang Naser Bantah Tudingan Jokowi Soal Perizinan Investasi yang Berbelit-belit

Dadang Naser Bantah Tudingan Jokowi Soal Perizinan Investasi yang Berbelit-belit
Bupati Bandung Dadang Naser. (Humas Pemkab Bandung)

INILAH, Bandung- Bupati Bandung Dadang M Naser membantah pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan jika selama ini investasi dari luar terhambat berbelit-belitnya perizinan dari pemerintah daerah.

Dadang mengatakan, justru sebaliknya terdapat beberapa perizinan yang diberlakukan oleh institusi pusat yang ada di daerah.

"Presiden kemarin bilang daerah mempersulit perizinan, itu enggak benar. Justru pusat yang bikin sulit dan berbelit belit. Jangan hanya menyalahkan daerah saja, padahal ada beberapa perizinan yang sebenarnya bisa diselesaikan di daerah tapi harus ke pusat dan ada juga yang bertahap ke atas, itu yang bikin lama," kata Dadang di Soreang, Minggu (17/11/2019).

Menurut Dadang, perizinan yang sebenarnya bisa ditangani atau bahkan seharusnya kewenangan daerah tapi justru harus dilakukan di pusat inilah yang menghambat masuknya investasi ke dalam negeri. Hal ini terbukti dari batalnya 31 investor dari Tiongkok ke Indonesia dan beralih ke Vietnam dan Kamboja. Sehingga, Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah dari dampak perang dagang Amerika dengan Tiongkok itu.

"Kita enggak dapat apa apa dari dampak perang dagang Amerika dengan Tiongkok itu. Karena 31 investornya batal masuk Indonesia, 23 ke Vietnam dan sisanya ke Kamboja, akhirnya kita yang rugi," ujarnya. 

Dadang merinci beberapa perizinan yang harus dikeluarkan pusat dan provinsi dianggapnya mempersulit. Diantaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengurusan perizinan institusi ini masuk dalam urusan Tata Ruang di daerah tersebut. Padahal urusan Tata Ruang ini sebaiknya menjadi urusan pemerintah daerah dan BPN hanya berwenang menerbitkan sertifikatnya saja.

"Selain itu untuk Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Lalu lintas itu kenapa harus sama Polisi seharusnya itu urusan Dinas Perhubungan saja. Ini jadi berbelit, kalau jalan nasional harus izinnya ke Mabes Polri, kalaj jalan provinsi ke Polda dan kalau jalan kabupaten harus ke Polres, jadi buat apa ada Dishub," ujarnya. 

Dibidang lingkungan pun sama, kata Dadang, meski di tingkat Kabupaten/Kota ada Dinas Lingkungan Hidup. Namun untuk beberapa perizinan harus diurus ke Dinas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi atau bahkan ke pusat. Diantaranya perizinan pengeboran sumur air bawah tanah untuk keperluan industri, harus meminta izin ke tingkat provinsi dan memerlukan waktu cukup lama.

"Orang bangun industri itu butuh air, tapi izinnya sulit. Harus uji lab dan hasilnya berbelit belit juga, katanya airnya hangat dan lainnya. Yang penting airnya tidak beracum yah sudah keluarkan izinnya, tapi ini kan tidak seperti itu," katanya.

Tak hanya itu saja, lanjut Dadang, juga mempertanyakan kebijakan Kementrian Lingkungan Hidup yang hanya mengeluarkan sertifikasi untuk 52 perusahaan jasa konsultan lingkungan untuk seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Padahal, kebutuhan jasa konsultan pembangunan di seluruh Indonesia cukup banyak.

"Yah akibatnya jadi lama, sudah begitu karena untuk seluruh Indonesia cuma ada 52 perusahaan konsultan yah untuk pekerjaan di daerah itu mereka sub kontrak kan ke perusahaan konsultan setempat. Seharusnya ada pembagian kewenangan mana yang bisa dikerjakan daerah, provinsi dan pusat. Kalau selama ini kan semua izin industri harus  ke pusat," ujarnya.

Disinggung soal masyarakat yang mempertanyakan perizinan mega proyek perumahan Podomoro Land di Kecamatan Bojongsoang. Dengan tegas menyatakan bahwa proyek tersebut telah mengantongi perizinan yang lengkap. Selain itu ia juga membantah jika proyek tersebut didirikan diatas lahan hijau yang peruntukannya untuk kawasan pertanian, perkebunan dan hutan. Kata dia dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, kawasan itu adalah merah yang artinya bisa dilaksanakan proyek pembangunan. 

"Kata siapa itu lahan hijau, itu lahan merah. Kalau lahan hijau saya enggak berani kasih izin, bisa digantung saya sama KPK. Dan izinnya itu sudah ada lengkap, cuma yang saya minta mereka itu kan perusahaan besar, mereka kan bisa minta ke pusat untuk bikin larian jalannya dari jalan tol langsung ke sana, jadi enggak mengganggu masyarakat," ujarnya.

Dikatakan Dadang, jika mega proyek perumahan yang luasnya diatas 100 hektar tersebut sudah selesai. Maka akan lahir bangkitan ekonomi baru, karena di tempat itu bukan hanya komplek perumahan saja, tapi terdapat juga berbagai aktivitas perekonomian seperti restoran dan lainya.

"Dari ekspos mereka pada kami itu lebih bagus dari Kota Baru Parahyangan di Bandung Barat. Cuma luasnya ini sekitar 130 hektar saja, karena saat mereka minta lebih luas enggak saya kasih izin soalnya sebelah kanannya lahan hijau. Kalau sudah jadi ini akan menjadi bangkitan ekonomi baru yang bagus, ada restoran dan lainnya dan pajaknya masuk ke kita setiap bulan," katanya. (rd dani r nugraha).

Loading...