Perjalanan Dinas dan Infrastruktur Kota Bogor Dipangkas

Perjalanan Dinas dan Infrastruktur Kota Bogor Dipangkas
Foto: INILAH/Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Pemkot Bogor memangkas anggaran perjalanan dinas dan beberapa proyek infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Ditargetkan APBD 2020 dibawa dalam paripurna pada 28 November 2019, setelahnya diberikan ke Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk dievaluasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, defisit APBD 2020 merupakan hal biasa karena ada keinginan berlebih dari Pemkot Bogor dalam hal pembangunan, tetapi tidak sesuai dengan kondisi keuangan. Kemudian harus dilakukan rasionalisasi melalui kesepakatan semua pihak.

"APBD 2020 sudah seimbang. Tinggal finalisasi. Tiga kata kunci diberikan wali kota untuk prioritas anggaran, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat, infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Kami sinergikan dalam rangka menunda beberapa kegiatan," ungkap Ade kepada INILAH di Kuntum Nurseris, Kecamatan Bogor Timur, akhir pekan kemarin.

Ade menegaskan, Pemkot Bogor hanya menunda dan bukan menghapus kegiatan. Kegiatan tersebut masih bisa dimasukan pada tahun depan. Misalnya kalau tahun sekarang belum bisa membangun kantor, bisa dimasukan pada anggran tahun berikutnya. 

"Kami melakukan penundaan beberapa kegiatan infrastuktur di DPUPR. Tapi mudah-mudahan besok lusa ada DAK bisa bertambah untuk kegiatan DPUPR," tambah Ade yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor.

Ade berharap, pada 28 November 2019 bisa dilakukan paripurna persetujuan DPRD Kota Bogor. 

"Lalu setelah itu akan segera dikirimkan ke provinsi Jawa Barat untuk evaluasi gubernur,"  harapnya.

Semetara itu Anggota Banggar DPRD Kota Bogor Saeful Bakhri mengatakan, ada dua prinsip yang perlu diperhatikan soal APBD 2020 yaitu perlu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perda retribusi yang baru ditunjang dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan. Selain itu, diperlukan terobosan-terobosan untuk menggali potensi lebih banyak. Pilihan berikut adalah rasionalisasi yang dilakukan dengan obyektif serta selektif memilah program-program dan kegiatan yang benar-benar menunjang pencapaian target kinerja dalam RPJMD.

"Pangkas kegiatan-kegiatan yang bersifat rutinitas di OPD atau yang itu lagi itu lagi. Dan yang tidak kalah penting, metode rasionalisasi yang dijalankan TAPD itu seperti apa dan bagaimana? Apakah sudah dikomunikasikan dengan OPD," tuturnya.
  
Saeful melanjutkan, pihaknya ingin mengetahui metode rasionalisasi yang dilakukan, terutama komposisi pada belanja langsung setiap OPD. Harus dilihat mana saja yang dirasionalisasi. Jangan sampai OPD yang 'favorit' bebas rasionalisasi, tapi OPD yang dipandang tidak bonafit dirasionalisasi.
 
"Kan Terbukti tiap tahun selalu over target, karena pengen dititik aman. Supaya dibilang prestasinya bagus, intinya harus berani pasang angkaa target diangka over target. Tahun depan ada perda baru tentang retribusi yang dapat mendongkrak kenaikan pendapatan dan harus sudah diperhitungkan. Asumsi average kenaikan retribusi berapa persen bisa ditarik untuk sebagian asumsi presentase kenaikan pendapatan daerah," jelasnya.

Saeful melanjutkan, Pemkot Bogor harus memperjelas mengenai kebijakan perjalanan dinas OPD dalam rangka observasi lapangan dan bagaimana metode efisiensinya. Bisa dilihat, perjalanan dinas luar OPD kedaerah masih sering dilaksanakan dalam sejumlah rombongan. Perlu dilakukan evaluasi urgensinya, pmbatasan jumlah rombongan dan jumlah hari seperlunya.

"Kalau saya perhatikan di medsos terlihat lebih mengexploitasi perjalanan wisatanya dibanding perjalanan dinasnya. Dari sektor ini saya pikir perlu dilakukan pengetatan," pungkasnya. (Rizki Mauludi)

Loading...