KSPI Bogor Tagih Janji Bupati

KSPI Bogor Tagih Janji Bupati
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Cibinong - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bogor.

Kedatangan mereka untuk menolak upah padat karya atau upah murah yang nilainya di bawah upah ninimum kota/kabupaten (UMK).

"Upah padat karya tidak ada di dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 atau aturan lainnya. Kami menolak apabila Pemkab Bogor kembali merekomendasikan upah padat karya kepada Pemprov Jawa Barat," tegas Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Bogor Agus Sudrajat, Senin (18/11/2019).

Dia menerangkan rekan-rekan buruh akan mengawasi jalannya rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bogor. Para buruh diakuinya akan menagih janji Bupati Bogor Ade Yasin yang saat itu masih mencalonkan pada masa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Saat itu, orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu berjanji menolak upah padat karya.

"Kami ke sini menagih janji Bupati Ade Yasin yang menolak upah padat karya atau apapun namanya yang nilainya di bawah UMK. Ingat, buruh punya MoU hingga kami mengingatkan janji itu harus ditepati," terangnya.

Selain menolak upah padat karya, dia menjelaskan KSPI pun menuntut kenaikan UMK 2020 sebesar 8,5% dari UMK sebelumnya Rp3.763.000.

"Walaupun kami mendapatkan bocoran bahwa UMK 2020 sebesar Rp 3.932.000, tetapi kami tetap menuntut UMK di tahun depan naik menjadi Rp4.083.000 atau naik 8,5% dari UMK tahun ini," jelas Agus.

Terpisah, Kepala Disnakertrans Kabupaten Bogor Rahmad Sudjana menuturkan dirinya beserta Depekab masih mengadakan rapat besar UMK tahun 2020 mendatang.

"Terkait tuntutan buruh yang menolak upah murah atau padat karya ini masih kami rapatkan terlebih dahulu dengan Depekab, Depekab sendiri selain dari unsur Pemkab Bogor, Apindo ataupun buruh juga ada unsur akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB)," tutur Rahmad. (Reza Zurifwan)

Loading...