Defisit Anggaran PBI Jamkesmas Kab Bogor Ditalangi APBN

Defisit Anggaran PBI Jamkesmas Kab Bogor Ditalangi APBN
(Foto: Istimewa)

INILAH, Bogor - Walaupun anggaran PBI Jamkesmas untuk tahun 2020 masih defisit Rp 129 miliar, para peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bisa sedikit bernafas lega. Alasannya?

Ternyata, biaya pengobatan mereka ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya masih bisa tercover atau tertalangi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mike Kartalina bahwa mulai bulan Januari hingga semester pertama, total 1.700 peserta PBI Jamkesmas biaya iurannya ditanggung oleh APBN, lalu di semester kedua akan dibayarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat I maupun II.

"Mulai bulan pertama hingga Bulan Juni, pembayaran iuran peserta PBI Jamkesmas dicover atau ditalangi APBN lalu setelahnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," kata Mike kepada wartawan, Selasa (19/11).

Ia menerangkan untuk menutupi defisit anggaran PBI Jamkesmas, jajarannya juga terus menagih hutang BPJS Kesehatan yang berhutang ke empat RSUD di Bumi Tegar Beriman.

"Dulu utang BPJS Kesehatan ke empat RSUD lebih dari Rp 100 miliar dan berkat lobby atau penagihan mereka sudah mengangsur hutang - hutangnya. Setelah hutang dibayar maka langsung kami bayarkan untuk iuran peserta PBI Jamkesmas," terangnya.

Informasi yang dihimpun Inilah, total peserta PBI Jamkesmas di Kabupaten Bogor ada 1.700 orang dimana 1.100 orang atau jiwa ditanggung oleh APBN dan 600 jiwa lainnya dibiayai oleh APBD tingkat I dan II.

Untuk membayar subsidi iuran 600 peserta PBI Jamkesmas maka dibutuhkan dana Rp 312 miliar, dimana 60 persen ditanggung Pemkab Bogor dan 40 persen susanya ditanggung oleh Pemprov Jawa Barat.

Dari total kebutuhan anggaran Rp 312 miliar, Pemkab Bogor baru mengucurkan anggaran sebesar Rp 148 miliar atau kurang Rp 39,2 miliar, sementara Pemprov Jawa Barat baru memberikan Rp 35 miliar dari kewajiban Rp 124, 8 miliar atau kurang Rp 89,8 miliar. Defisitnya anggaran subsidi iuran PBI Jamkesmas ini karena pemerintah pusat menaikkan iuran dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu perbulan.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Susmanto pun meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor merasionalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 guna memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat kurang mampu tersebut .

"Masih ada batas waktu untuk merasionalisasi atau merevisi RAPBD tahun 2020, defisit atau kekurangan anggaran subsidi iuran peserta PBI Jamkesmas ini harus segera dibahas di Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor," pinta Rudi. (Reza Zurifwan)

 

Loading...