DPRD Kabupaten Cirebon Prioritaskan Persoalan Sampah

DPRD Kabupaten Cirebon Prioritaskan Persoalan Sampah
DPRD Kabupaten Cirebon Prioritaskan Persoalan Sampah

INILAH, Cirebon - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten cirebon menggelar diskusi penanganan sampah bersama Komunitas Suara Rakyat, Senin (18/11/2019) sekitar pukul 21.00 WIB. 

Selain dihadiri ketua DPRD M Luthfi dan Wakil Ketua DPRD Teguh Rusiana Merdeka, diskusi tersebut dihadiri oleh para pegiat lingkungan hidup, akademisi, LSM dan awak media. Diskusi digelar karena saat ini Kabupaten Cirebon tergolong dalam kondisi darurat sampah.

Luthfi mengatakan, inti hasil diskusi adalah sebuah langkah tindak lanjut dalam pengambilan kebijakan yang disertai dengan aksi nyata. Bahkan, semua pihak harus bergerak menangani sampah dengan target penanganan rampung pada 2020. DPRD Kabupaten Cirebon siap membantu capaian target tersebut hingga ke soal anggaran yang dibutuhkan dengan turut mencarikan solusinya.

"Targetnya tahun 2020 harus clear," ucapnya.

Menurut Luthfi, kalau pemerintah serius sikap penolakan masyarakat terhadap lokasi pengadaan sampah seperti yang pernah terjadi sebenarnya bisa dikelola. Sama seperti penolakan warga atas polusi yang berhasil dikelola salah satu perusahaan di Kabupaten Cirebon.

"Kalau kebutuhan masyarakat, baik sosial, ekonomi dan lainnya bisa dipenuhi saya yakin penolakan bisa dikelola," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Luthfi menyambut baik ide dari perserta diskusi yang mengusulkan pengolahan sampah ditangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan dikelola BUMD, penanganan sampah diyakini bisa dikelola dengan serius dan cepat. Sebab anggaran untuk percepatan proses pengelolaan tidak terhambat waktu.

Dia menilai, gagalnya pengadaan TPPAS tahun ini bukti konkret Pemkab Cirebon tidak serius dalam menangani masalah sampah. Saat ini, yang menjadi prioritas adalah merealisasikan TPPAS. Program penanganan sampah yang digagas Pemkab di tingkat desa bukan prioritas utama. Pasalnya, dari debit yang dihasilkan bila dihitung secara nyata hal itu tidak akan mampu menyerap limbah secara keseluruhan.

"Pengelolaan sampah di tingkat desa memang bisa, akan tetapi harus diimbangi dengan adanya TPPAS agar seluruh sampah dapat dikelola secara baik. Kenapa begitu, karena dari debit sampah yang dihasilkan dalam sehari sudah sangan luar biasa sehingga dibutuhkan TPPAS untuk mengelola sampah menjadi nilai yang berharga," ujarnya.

Dari hasil diskusi tersebut didapatkan kesimpulan bila solusi dalam penanganan sampah dibutuhkan instansi tersendiri sebagai pengelola. Sehingga nantinya pengelolaan sampah dapat dijalankan dengan baik yang nantinya akan mengubah nilai sampah menjadi nilai guna. (Maman Suharman)

Loading...