Bawaslu Kabupaten Bandung Soroti Wacana Narapidana Korupsi Dilarang Ikuti Pilkada

Bawaslu Kabupaten Bandung Soroti Wacana Narapidana Korupsi Dilarang Ikuti Pilkada
net

INILAH, Bandung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung menyoroti isu terkait usulan atau rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melarang mantan narapidana korupsi maju dalam pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mendatang.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengatakan, rencana KPU tersebut layak diapresiasi karena mantan narapidana korupsi tidak boleh menduduki posisi strategis di pemerintahan.

"Poinnya bagi kami ini wacana yang menarik. Namun, di sisi lain akan jadi masalah kalau hanya dimaktubkan melalui Peraturan KPU. Karena akan rawan terjadi gugatan oleh calon. Logika hukumnya tidak mungkin peraturan mengalahkan UU atau aturan lebih tinggi mengalahkan aturan lebih rendah," kata Hedi di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Selasa (19/11/2019).

Hedi menilai, ketika rencana tersebut tetap direalisasikan dan ada calon yang merupakan mantan narapidana korupsi menggugat, aturan itu sudah jelas bisa digugurkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebenarnya, Bawaslu bukan setuju atau tidak setuju. Tapi kami melihat dari sisi persoalan prosedur mengatur regulasi. Kalau mau, KPU bermain di revisi UU, bukan revisi PKPU. Kalau mengacu pada peraturan, KPU akan bertentangan dengan regulasi. Karena calon akan melakukan gugatan sengketa ke Bawaslu setelah PKPU ditetapkan," ujarnya. 

Terlepas dari persoalan tersebut, lanjut Hedi, terkait persiapan yang tengah dilakukan pihaknya menjelang Pilkada di Kabupaten Bandung. Bawaslu kini fokus mengawasi dan menanti pendaftaran bakal calon kepala daerah dari jalur independen.

"Untuk jalur perseorangan itu, minimal syarat dukungan harus 153.443 KTP. Sejauh ini kami juga belum melihat calon independen ada atau tidak. Karena, kalau melihat persyaratan jumlah dukungan tidak ringan untuk dikumpulkan. Sementara batas waktu penyerahan syarat dukungan calon perseorangan ini dari mulai 11 Desember 2019 sampai Maret 2020," katanya.

Sedangkan, untuk pencalonan melalui jalur partai politik syaratnya harus memiliki 11 kursi di DPRD. 

"Sedangkan, kalau jalur parpol karena agenda penutupan masih lama pada Juli 2020, jadi masing-masing parpol masih melakukan rekrutmen atau filterisasi bakal calon yang akan diusung," ujarnya.

Pada saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung nanti, Hedi berharap tidak terjadi mobilisasi birokrasi. Mengingat, saat Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 lalu ditengarai ada keterlibatan unsur ASN yang mendukung salah satu calon.

"Sehingga kami berharap, tidak ada ASN yang ikut terlibat politik praktis pada Pilkada 2020 nanti," ujarnya. (Dani R Nugraha)
 

Loading...