Pemkot Bogor Siapkan Empat Lahan untuk Relokasi Korban Rel Ganda

Pemkot Bogor Siapkan Empat Lahan untuk Relokasi Korban Rel Ganda
Ilustrasi/Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mempersiapkan empat lahan yang akan dijadikan tempat relokasi korban dobel track atau rel ganda Bogor-Sukabumi di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. 

Diketahui di wilayah Kota Bogor total ada 1.627 bangunan dan hampir ada 8.000 warga terdampak proyek rel ganda. Sementara itu, pihak kecamatan Bogor Selatan menawarkan satu alternatif solusi untu masyarakat dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bangun baru.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi menuturkan, hasil survey ke wilayah Bogor Selatan ada empat pilihan lahan yang akan dijadikan relokasi warga yang terdampak proyek rel ganda di wilayah Kecamatan Bogor Selatan.

"Yang pertama adalah di Kampung Legok Muncang, Kelurahan Cipaku, ada sekitar 6.000 meter persegi tanah yang sudah menjadi aset pemerintah. Itu kondisinya lahan kosong," ungkap Lia kepada INILAH pada Selasa (18/11/2019) siang.

Lia melanjutkan, lahan kedua ada tanah bengkok di Kampung Ciranjang RW 03, Kelurahan Pamoyanan sekitar 7.000 meter persegi. Akses jalannya dari PT. Graha Nuasa dan itu hasil fasos fasum dari PT. Rancamaya. Lalu ada lagi Tanah Bengkok Rancamaya seluas 1,4 hektar, asal usulnya sama yaitu fasos fasum Rancamaya.

"Tanah keempat, ada tanah bengkok di Bojongkerta di dekat Ciawi, Kabupaten Bogor seluas 8.000 meter dengan posisi lahan kosong. Ini harus dicari laha yang benar-benar luas," tuturnya.

Lia melanjutkan, untuk konsep dan hal lainnya belum dibicarakan lebih lanjut, karena saat ini baru memilih lahan-lahan yang akan dijadi tempat relokasi.

"Untuk warga juga belum ditanya dan perlu kajian yang matang untuk hal ini," terangnya.

Sementara itu, Camat Bogor Selatan Atep Budiman mengatakan, saat ini pihaknya tengah menginventarisir warga yang membeli lahan secara pribadi untuk disambungkan dengan BSPS bangun baru dari pemerintah pusat.

"Untuk pilihan lain ada juga wacana warga membangun sendiri diatas lahan Pemkot Bogor, tapi harus tetap dengan program. Pembangunan butuh satu sampai dua tahun, terlebih anggaran di Pemkot Bogor saat ini belum ada," ungkap Atep.

Atep melanjutkan, BSPS informasi dari Dinas Perumkim, syarat BSPS lahannya milik warga pribadi. Tapi kembali lagi opsi tercepat adalah BSPS sehingga masyarakat sudah punya lahan dan rumahnya sendiri. Apabila dilahan Pemkot Bogor masih lama prosesnya.

"Kepastian dimana lahan yang akan dipergunakan juga belum pasti. Alternatif ya itu tadi BSPS," terangnya.

Atep menegaskan, untuk penggantian atau dana kerohiman warga terdampak, belum ada perubahan atau dijadwalkan pada bulan Desember 2019.

"Saat komunikasi dengan pihak provinsi, penggantian masih jadwal sama. Mudah-mudahan segera terealisasi," pungkasnya.(Rizki Mauludi)

Loading...