Pertek BPN Kab Cirebon Memanas, Pertemuan Pemkab Deadlock

Pertek BPN Kab Cirebon Memanas, Pertemuan Pemkab Deadlock
(Foto: Maman Suharman)

INILAH, Cirebon- Peraturan Teknis (Pertek) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Cirebon mulai memanas. Pertemuan antara Bupati Imron Rosyadi dengan pihak BPN di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (19/11/2019) malam WIB tak menemui titik terang.

Pertemuan baru berakhir pukul 23.00 WIB. Beberapa wartawan yang ingin meliput rapat tersebut dilarang masuk. Selesai rapat, tidak ada komentar apapun baik dari bupati maupun pihak BPN.

Namun pada Rabu (20/11/2019), anggota DPRD dari Fraksi PDIP Yoga Setiawan memberikan komentar yang cukup mengejutkan. Lewat pesan Whatsap, Yoga menilai bahwa peta tata ruang Kabupaten Cirebon bermasalah. Inilah yang membuat ketidakpastian hukum bagi semua investor yang ingin masuk ke Kabupaten Cirebon.

"Ada satu opsi yaitu merubah peta tata ruang melalui rekom gubernur. Tapi ini memakan waktu yang cukup lama. Sementara para pengembang harus menunggu kepastian hukum, apakah usahanya dilanjut atau tidak," ungkap Yoga.

Namun pihak dewan lanjut Yoga, memberikan opsi lain kepada Bupati agar membuat Legal Opinion (LO). Ini akan dilakukan karena sudah banyak pengaduan pengembang karena mereka sudah banyak mengurus izin di OPD terkait, namun dimentahkan Pertek BPN. LO nantinya sebagai pegangan BPN supaya tidak bimbang saat mengesahkan SK pemberian hak.

"Mungkin kedepan izin teknis akan di hapuskan. Cukup membuat izin lokasi dari Oss, Pertek dari BPN dan Amdal. Tapi nanti kita lihat perkembangan lainnya karena masih belum ada titik temu," ungkap Yoga.

Terpisah, lewat sambungan telepon selulernya Kadis Pertanian Kabupaten Cirebon, Ali Efendi tidak menyangkal kalau pertemuan membahas Pertek BPN belum ada titik temu. Namun intinya, Bupati ingin percepatan pembangunan dan mempercepat perizinan. Terkait tidak dilibatkannya OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Ali menilai masih ngambang.

"Kan jelas disebutkan Perda perizinan harus lewat OPD terkait semisal PUPR, Pertanian atau perizinan. Sementara PP mengharusnya langsung lewat Oss dan Pertek BPN. Disini ada gejolak dari pengusaha yang harus diselesaikan bersama. Lebih rincinya tanya saja bupati," tukas Ali.

Sayangnya sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi baik dari Bupati Cirebon Imron Rosyadi maupun dari Kepala BPN, Lutfi Zakaria. Dihuhungi lewat telepon selulernya, tidak diangkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pertek BPN di Kabupaten Cirebon tentang semua izin mulai disoal. Santer terdengar, saat ini ada puluhan izin perumahan terancam gagal. Padahal, mereka sudah mengantongi izin lokasi dan fatwa dari OPD terkait Pemkab Cirebon. Alhasil, kondisi tersebut membuat hampir semua pengusaha proferti yang akan masuk di Kabupaten Cirebon, kelimpungan.(maman suharman)
 

Loading...