Ridwan Kamil: Lebih Baik Wacanakan Pilkada Murah

Ridwan Kamil: Lebih Baik Wacanakan Pilkada Murah
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Humas Pemprov Jabar)

INILAH, Bandung- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai opsi mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD di setiap wilayah, kurang tepat. Menurutnya, selama 20 tahun terakhir sebagian besar masyarakat sudah ikut terlibat secara langsung dalam pilkada. 

Ridwan Kamil mengatakan, walaupun ada beberapa kekurangan dalam pilkada langsung, Emil menilai pemilihan ini lebih baik daripada pemilihan tidak langsung.

"Kalau mau dikembalikan ke DPRD, saya kira secara pribadi kurang tepat. Lebih baik kita wacanakan bagaimana bikin pilkada murahnya, begitu," ujar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (20/11/2019).

Bila bicara terkait anggaran yang besar, hal tersebut dapat ditekan bilamana mengaplikasikan sistem digital. Hal tersebut diterapkan di India yang notabene jumlah penduduknya lebih banyak disandingkan dengan Indonesia. Sementara di Indonesia, sejauh ini pilkada masih harus memakai prosedur manual, termasuk menggunakan saksi.

Kata dia, setiap pasangan setidaknya harus menempatkan seorang saksi di tiap TPS. Di Jabar sendiri, terdapat sekitar 70 ribu TPS. Sedangkan, setiap saksi harus diberi anggaran sekitar Rp 100 ribu per orang.

"Kalau boleh jujur ya, biaya termahal itu biaya saksi. Banyak yang harus menyediakan dan harus membayar. Jadi wacana itu sebaiknya disimpulkan dulu, secara teknis dan sebagainya yang berada di lapangan. Saya tahu biaya termahal ada di situ," papa

Emil-sapaan Ridwan Kamil- mengatakan dirinya adalah produk pilkada langsung, baik sebagai Wali Kota Bandung maupun sebagai Gubernur Jabar. Pada Pilkada Jabar 2018, dia mengaku harus menggadaikan motor Harley Davidson kesayangan miliknya dan sejumlah barang lainnya untuk menutupi biaya pilkada yang sangat mahal.

"Saya gadaikan motor yang akhirnya tidak kembali lagi, juga jual banyak lah. Bisa setengahnya, untuk para saksi itu. Makanya tidak semua calon punya saksi akhirnya," katanya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian sempat mengusulkan evaluasi pilkada langsung dalam rapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/11/2019). Menurut Tito, sistem pilkada langsung yang berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi.  Tito menilai pemilihan langsung memang bermanfaat bagi partisipasi demokrasi tapi memiliki sisi negatif.

"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati mana berani dia," katanya.

Tito jug kembali menyinggung rencana mengubah sistem pillkada dalam rapat di DPR, Senin (18/11/2019). Mantan Kapolri tersebut mengatakan tengah mengkaji sejumlah opsi, antara lain tetap pilkada langsung dengan meminimalisasi efek negatifnya, pilkada kembali ke DPRD, atau Pilkada asimetris. (Riantonurdiansyah) 

Loading...