Pelanggaran HAM di Bawah Bayang-Bayang Penistaan Agama

Pelanggaran HAM di Bawah Bayang-Bayang Penistaan Agama
Ilustrasi/Net

Polemik mengenai penistaan agama kembali mengguncang Indonesia. Tepatnya pada Hari Pahlawan (10/11/2019), pidato Sukmawati Soekarnoputri menimbulkan kontroversi. Dalam pidatonya, Ibu Sukmawati membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden pertama RI Sukarno dan membandingkan Al-qur’an dengan pancasila .

Argo sebagai orang yang menemukan pernyataan dalam pidato Sukmawati mengandung penistaan agama pada (14/11/2019) segera melapor. Pernyataan Sukmawati dipandang sebagai sebuah narasi yang menyakiti umat Islam dan menyakiti dirinya sendiri sebagai orang islam. 

Tentu pidato Ibu Sukmawati mengandung dualisme makna. Di satu sisi pidato beliau merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan di sisi lain sebagai kebebasan beragama. Kebebasan berpendapat sendiri lebih mengarah pada kebebasan individu untuk mencari kebenaran dan pengetahuan, dimana kebebasan ini secara moral dan demokratis diatur dalam hukum yang ada. 

Sedangkan kebebasan beragama lebih menuju ke arah kebebasan individu baik dari segi aspek identitas, otonomi, dan kebebasan berekspresi yang mengedepankan tradisi dan hak kelompok. Beberapa orang melihat kebebasan beragama sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang dibatasi. 

Artinya, orasi Ibu Sukmawati memiliki aspek kebebasan berpendapat bila saja diinterpretasikan sebagai hak beliau untuk mencari kebenaran dan pengetahuan sehinggaIbu Sukmawat berani beropini sedemikian rupa. Namun, orasi Ibu sukmawati dapat dipandang sebagai kebebasan beragama yang negatif karena melukai orang islam sebagai suatu kelompok.

Selain menonjolkan segi kelompok dalam beragama, kebebasan beragama juga memiliki dimensi internal yang disebut dengan forum internum, yaitu sebuah kebebasan beragama untuk memilih agama sendiri tanpa boleh diganggu siapapun dan kebebasan beragama ini sangat dilindungi. Alhasil, kebebasan beragama merupakan aspek internal dari bagian seorang manusia yang tidak boleh dilukai.

Sehingga untuk menjamin terlindungnya kebebasan beragama masing-masing individu, diperlukan rasa saling menghormati antar pemeluk agama. Hadirnya rasa saling menghormati antar sesama dalam beragama membuat seorang individu merasa sadar atas perbuatan mana yang menodai agama dan mana yang tidak melukai agama. 

Karena kebebasan beragama tidak hanya menyangkut agama saja. Melainkan kebebasan beragama juga permasalahan hak asasi manusia. Sehingga kebebasan beragama tidak bisa dilihat sebagai satu bagian hak saja sebab kebebasan beragama merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.

Bu Sukmawati mendapatkan getah dari peristiwa penodaan agama. Beliau dianggap melanggar Pasal 156a KUHP tentang Penistaan Agama. Selain itu beliau juga disangka sudah melanggar pasal 156 a Jo pasal 28 ayat (2) tentang penodaan agama.

Tentu saja Bu Sukmawati dianggap melanggar pasal yang menyangkut penistaan agama. Sebab kebebasan berpendapat ataupun kebebasan beragama diatur dalam otoritas yang dibuat oleh pemerintah. Apalagi dalam kebebasan beragama ada dimensi lain bernama forum externum, yaitu sebuah kebebasan yang hanya boleh dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan dari hukum tersebut dapat melindungi individu dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pasal 156 a KUHP tentang Penistaan Agama menyebutkan penodaan agama pada poin e yang berbunyi, “Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” 

Selain itu, Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Majelis Ulama Indonesia pada 2007 menetapkan kriteria yang dianggap telah menistakan agama. Dua poin dari kriteria tersebut sesuai dengan kasus Bu Sukmawati, yaitu:  (1) poin 4, mengingkari kebenaran isi Al-Qur’an dan (2) poin 7, menghina, melecehkan atau merendahkan para Nabi dan Rasul. Melanggar salah satu dari dua poin ini sudah termasuk melakukan penistaan agama penistaan terhadap agama .

Perbuatan penistaan agama hematnya juga sudah melukai pancasila, karena pancasila sebagai ideologi negara yang berfungsi sebagai ideologi pemersatu dan pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia sudah digoyang. Bukannya malah mempersatukan, malahan pernyataan penistaan agama justru malah memecah kedamaian Indonesia yang selama ini tengah dipertahankan bersama karena ketenangan dalam beragama diganggu.

Maka dari itu, Bangsa Indonesia perlu mengenali pluralisme dan keberagaman beragama dalam kehidupan sehari-sehari. Nantinya masyarakat Indonesia bisa saling menghormati hak beragama masing-masing sehingga terhindar dari konflik. Dengan demikian, hidup bisa berjalan mulus tanpa menyakiti HAM individu untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing. (Habibah Auni)
 

*Penulis merupakan mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Loading...