Honor dan Pengadaan Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Dipangkas

Honor dan Pengadaan Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Dipangkas
Foto: INILAH/Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto memimpin rapat kerja antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Bogor di Gedung DPRD, Kecamatan Tanah Sareal, Rabu (20/11/2019). Hasilnya Pemkot Bogor mengalah memangkas beberapa kegiatan perjalanan dinas hingga honor lembur.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, dalam rapat kali ini TAPD sudah mencoba menerjemahkan kesepakatan dari pembahasan sebelumnya dengan dewan demi kelancaran pembangunan di Kota Bogor. Langkah TAPD ini pun diapresiasi Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.

"Rapat pertama kami diminta untuk untuk mengurangi ini, menambahkan itu, tidak boleh ini, dan lain sebagainya. Kemudian kami terjemahkan dalam bentuk struktur anggaran. Alhamdulillah sekarang sudah balance. Kan APBD itu bisa diketok palu apabila seimbang antara pendapatan dan belanja," ungkap Ade Sarip.

Ade menambahkan, penyeimbangan anggaran dilakukan dengan dua cara, yakni meningkatkan pendapatan dan rasionalisasi. Karena APBD itu harus seimbang, ketika mau seimbang hanya dua cara saja, melakukan peningkatan pendapatan dan rasionalisasi. 

"Misalnya pendapatan sepakat ditambah dari BPHTB nambah Rp5 miliar, lalu dari pajak nambah Rp5 miliar. Pengurangan dirasionalisasi di dinas-dinas. Prinsipnya untuk kepentingan kesehatan dan pendidikan kita tetap berporos kepada regulasi 20 persen," jelasnya.

Tahap selanjutnya, kata Ade, Raperda Kota Bogor tentang APBD tahun anggaran 2020 akan dilakukan pada pekan depan atau Senin (25/11/2019). 

"Karena Selasa kami akan paripurnakan. Secara prinsip sudah tidak ada masalah, sudah balance. Totalnya APBD 2020 ada Rp 2,3 triliun kurang lebih. Total ini belum termasuk bantuan dari pusat seperti DAK  maupun dari Provinsi Jawa Barat," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi mengaku, APBD tahun 2020 sudah berkurang anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) karena sistem digital diberlakukan, perjalanan dinas juga berkurang otomatis Sppd sudah dikurangi.

"Untuk kunjungan kerja juga jumlah orang dibatasi nanti tahun 2020. Selain itu pengadaan kendaraan tidak diadakan tahun 2020, terutama kendaraan dinas operasional bukan kendaraan jabatan. Semisal truk Dinas Lingkung Hidup (DLH), tetapi selain APBD dimintakan hibah dari Provinsi DKI Jakarta, truk sampah dengan truk pemadam kebakaran," tuturnya.

Lia menjelaskan, kemudian honorarium PPTK tidak ada tahun 2020 ini, plus uang lembur tidak ada. Kecuali untuk penanggulangan bencana, masih diadakan. Karena akhir November 2019 harus di setujui, sementara kemarin posisi defisit, membuat kendaraan operasional dibatasi kecuali Motor Sampah (Mosam) untuk angkutan ke gang-gang kecil.

"APBD sekitar Rp2,25 triliun dengan asumsi DAK belum dimasukkan. Kemarin total belanja Rp2,7 triliun, kemudian ada pembiayaan Rp130 miliar, karena ada penerimaan dari silfa. Pada akhirnya balance dengan pemangkasan kegiatan, pengadaan kendaraan operasional, honor pegawai hingga perjalanan dinas," pungkasnya. (Rizki Mauludi)

Loading...