Skema Pembiayaan Transportasi Berbasis Rel Perlu Dikaji

Skema Pembiayaan Transportasi Berbasis Rel Perlu Dikaji
Ilustrasi/Antara Foto

INILAH, Jakarta- Dekan Fakultas Teknik Universitas Pancasila Dr Ir Budhi M Suyitno menilai pola skema pembiayaan untuk pembangunan sarana transportasi berbasis rel perlu dikaji lebih lanjut agar bisa mengurangi beban APBN.

"Salah satu skema pembiayaan adalah Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membantu mendorong pembangunan prasarana dan sarana transportasi perkotaan berbasis rel," kata Budhi di sela-sela acara lokakarya dengan tema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pembangunan Transportasi Perkotaan Berbasis Rel di Universitas Pancasila Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Menurut Menteri Perhubungan era Pemerintahan Abdurahman Wahid itu, kereta rel listrik adalah salah satu moda transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya mengangkut baik penumpang maupun barang secara massal, hemat energi, hemat dalam penggunaan ruang.

Selain itu KRL mempunyai faktor keamanan dan keselamatan yang tinggi, tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan raya.

Sejak tahun 2012, Pemerintah Indonesia mulai memprioritaskan pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian, baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang.

Seperti diketahui pembangunan prasarana dan sarana transportasi perkotaan yang berbasis rel umumnya tidak menguntungkan, sehingga perlu dicari formulasi pembiayaan pembangunan dengan memperhatikan sumber-sumber pendapatan yang memungkinkan untuk mengurangi kerugian yang mungkin terjadi.

Untuk itu, katanya, Universitas Pancasila bersama Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (MASKA) Jumat (22/11) bekerja sama dengan menyelenggarakan lokakarya tentang Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pembangunan Transportasi Perkotaan Berbasis Rel.

Kegiatan ini turut serta juga dengan mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam dunia perkeretaapian seperti Kementerian Perhubungan-Direktorat Lalu Lintas Kereta Api, Kementerian Bappenas-Direktorat KPSRB (Kerja sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun), BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek).

Selain itu, PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), Perwakilan Pemerintah Daerah, PT Inka, PT LEN, PT Adhi Karya dan MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia).

Rangkaian acara ini merupakan bagian dari peluncuran Program Studi S1-Teknik Perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Universitas Pancasila.

Lokakarya ini merupakan suatu rangkaian yang didahului oleh pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka diskusi penyusunan kurikulum untuk pendirian Program Studi S1 Teknik Perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik-Universitas Pancasila pada Kamis (21/11/2019) .

Adapun pelaksanaan FGD dihadiri oleh Direktur Pembelajaran dan Mahasiswa (Belmawa) Kemenristek Dikti, Institusi penyelenggara pendidikan perkeretaapian di Indonesia seperti Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI), Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Institut Teknologi Sumatera (Itera), Badan Usaha Industri Perkeretaapian, dan Maska.
 

Loading...