Kadisnakertrans Jabar: Disparitas UMK Dapat Dikendalikan di Ruang Perundingan

Kadisnakertrans Jabar: Disparitas UMK Dapat Dikendalikan di Ruang Perundingan

INILAH, Bandung-Disparitas pendapatan pekerja di Jawa Barat terlampau jauh antara satu daerah ke daerah lainnya. Contohnya, UMK Kabupaten Karawang saat ini mencapai lebih dari Rp4,5 juta, sementara di Kabupaten Banjar baru di angka Rp1,8 juta. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Ade Afriandi mengatakan, disparitas ini dapat dikendalikan melalui ruang perundingan. 

"Tentunya ruang perundingan antara pengusaha dengan pekerja dengan serikat pekerja, serikat buruh itulah yang harus diperluas," ujar Ade usai Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (22/11/2019).

Menurut dia,  penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 tidak melalui surat keputusan melainkan mengacu pada surat edaran diharapkan ada penurunan angka disparitas gaji antardaerah. Sebab, ruang perundingan akan semakin terbuka. 

"Dengan semangat ini diharapkan  semua perusahaan dan pekerja semua dalam posisi yang sejajar," katanya.

Diketahui, UMK 2020 didasari oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020. Di mana sebelumnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 yang berlaku mulai 1 Januari mendatang sebesar Rp 1.810.351,36 melalui SK Gubernur Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018 Tentang UMP Jabar 2020.

UMP Jabar 2020 naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya. Persentase kenaikan UMP tersebut sudah sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan rekomendasi kabupaten/kota. 

Disinggung kemungkinan bilamana perundingan antara perusahaan dan pekerja malah membuat upah pekerja di bawah 85,1 persen atau tidak sesuai dengan UMP 2020, Ade mengatakan, rekomendasi bupati dan wali kota di setiap daerah menjadi pegangan meskipun pemikiran tersebut bisa saja ada dalam perundingan.

"Ke depan bukan hanya pengawas ketenagakerjaan tetapi bupati walikota juga menjadi bagian untuk melakukan pengendalian untuk pelaksanaan pembagian upah di daerahnya masing-masing," paparnya.

Pihaknya juga mempersilahkan bilamana perusahaan menaikan upah di atas 8,51 persen bilamana hal tersebut disepakati. "Sepanjang itu perundingan disepakati antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja silakan," katanya. 

Lebih lanjut, dia mengatakan, yang dipertimbangkan lebih jauh dalam penetapan UMK di Jabar adalah angka pengangguran. Menurut Ade, pemerintah daerah telah melakukan diskusi dan menerima masukan dari banyak pihak terkait dengan kenaikan UMK yang layak.

Kendati dari surat edaran yang diberikan masih ada pihak yang tidak puas, tapi Pemprov Jabar harus berupaya menjaga iklim usaha pun berjalan baik. Salah satu cara adalah mempertimbangkan tatacara kenaikan UMK.

Ade menegaskan, pemerintah daerah ingin berusaha agar pekerja tetap bisa bekerja dan mendapat upah layak, sedangkan pengusaha mampu menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan.

"Karena kalau upah naik terus nanti pengusaha tidak bisa bayar dan industri tutup, siapa yang mau bayar gaji karyawan?" pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah) 

Loading...