Upah Rp500 Ribu per Bulan, Guru Honorer Berharap Besar kepada Mendikbud Nadiem

Upah Rp500 Ribu per Bulan, Guru Honorer Berharap Besar kepada Mendikbud Nadiem
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. (antara)

INILAH, Bandung - Menjadi seorang guru merupakan panggilan jiwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga harus memperhatikan urusan perut mereka.

Meski hanya diupah antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, masih ada ribuan guru honorer di Kabupaten Bandung yang setia pada profesinya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Salah satunya, Amar Irmawan (55), pria yang sehari-hari mengajar di kelas 4 SDN Cisalak Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung ini, telah mengabdi sebagai pendidik selama kurang lebih 17 tahun.

Setiap bulan, dia hanya menerima upah sebesar Rp500 ribu. Meski nilainya tak seberapa, ia tetap menjalani profesinya itu dengan setia.  Karena upahnya dari mengajar tak besar, maka ia harus pintar-pintar mencari peluang usaha untuk tambahan biaya hidup bagi keluarganya.

"Alhamdulilah meskipun upah dari ngajar bisa dibilang kecil tapi saya dan kawan-kawan yang masih honorer tetap semangat dan mengajar dengan ikhlas. Nah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalau saya di rumah istri buka warung. Yang lain, ada juga yang ngojek atau kerja sampingan lainnya," kata Amar melalui sambungan telepon usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Menurut Amar, saat ini jumlah guru honorer di Kabupaten Bandung kurang lebih sebanyak 15 ribuan orang. Mereka tersebar di sekolah negeri baik tingkat SD maupun SMP.

Menurut dia, meski tenaga mereka sebagai pengajar sangat dibutuhkan, namun upah yang mereka terima masih jauh dari layak.  Upah guru honorer ini dibayar 15 persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kalau besaran dana BOS kan sesuai dengan jumlah siswa. Kalau siswanya banyak, dana BOS-nya besar. Kalau siswanya sedikit, dana BOS yang diterima sekolah tersebut juga kecil dan itu 15 persennya untuk upah semua guru honorer yang ada di sekolah tersebut," ujarnya.

Saat ini, lanjut Amar, dia bersama rekan-rekan sesama tenaga honorer yang masuk dalam Kategori 2 (K2) tengah memperjuangkan revisi Undang-Undang Tahun 2014 tentang ASN kepada DPR RI. Harapannya, Pemerintah dan DPR RI merevisi beberapa pasal di dalamnya dan mengakomodir mereka para pegawai pemerintah non-PNS yang tidak masuk dalam P3K. Paling tidak para tenaga honorer ini bisa mendapatkan hak kesejahteraan yang layak.

"Selama ini kami mengabdi pada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun dengan kondisi seadanya tetap melaksanakan kewajiban. Sekarang, kami menuntut negara untuk memperhatikan juga nasib para guru honorer sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, UU HAM untuk mendapatkan hak atau penghidupan yang layak," ujarnya.

Disinggung mengenai sosok Mendikbud Nadiem Makarim yang mencuri banyak perhatian publik, khususnya dunia pendidikan nasional. Sebagai guru honorer, tentu dia berharap banyak pada mantan bos perusahaan ojek daring tersebut.

Anwar berharap Mendikbud Nadiem tak hanya membawa perubahan pada sistem pengajarannya saja, akan tetapi memperbaiki juga upah para guru honorer seperti dirinya.

"Kami sangat antusias dengan pidato Pak Mendikbud pada Hari Guru Nasional ini. Karena memang benar kami sebagai guru lebih banyak disibukkan dengan masalah administratif, penilaian yang kaku. Saya setuju harus diubah, tapi selain itu perhatikan juga dong nasib kami sebagai guru yang upahnya masih jauh dari layak," pungkasnya. (rd dani r nugraha)