Nasib PD Jasa Transportasi Kota Bogor di Ujung Tanduk

Nasib PD Jasa Transportasi Kota Bogor di Ujung Tanduk
(Foto: Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor- Nasib PD Jasa Transportasi di ujung tanduk. Belum stadium 4, tapi pengelola Trans Pakuan ini hanya punya dua opsi: bubar atau dimitrakan.

Di ruang Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, para peserta rapat menunjukkan wajah serius. Rabu (27/11) itu, mereka menggelar pertemuan tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi. Wajah-wajah yang tertekuk itu menunjukkan betapa beratnya persoalan yang dihadapi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor itu.

Rapat itu membahas laporan akhir penyusunan kajian tentang Jasa Transportasi. Kajian ini yang akan menentukan nasib perusahaan tersebut nantinya. Sejauh ini, opsi yang muncul hanya dua: pertama merekrut operasi profesional berpengalaman, dan kedua membubarkan PDJT dan membentuk perusahaan baru.

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asperbangkesra) Kota Bogor, Dody Ahdiat mengatakan, dilihat dari kondisinya, Jasa Transportasi memang sudah sakit. Dia menyatakan belum masuk stadium akhir. Karena itu, dia minta konsultan untuk mengkaji secara khusus.

“(Dalam rapat(, ada berkembang optimistis, ada pula yang pesimistis. Optimisnya kami masih ingin menyelamatkan PDJT. Sebab, tetap saja PDJT menjadi salah satu komponen untuk melaksanakan program prioritas Kota Bogor di bidang lalu lintas,” ungkap Dody kepada INILAH.

Dia melanjutkan, dengan pilihan pertama adalah mencoba bekerja sama dengan operator yang profesional seperti Trans Jakarta, Lorena dan lain sebagainya. Pilihan yang muncul saat ini dan segi optimisnya atau dengan penyertaan modal kepada PDJT.

“Pilihan kedua, yaitu ini harus dibongkar atau bubarkan dulu semua. Caranya, pihak konsultan menjalankan laporan ke pengadilan niaga yaitu tentang kepailitan. Jadi, dipilih melalui langkah-langkah hukum. Tetapi kami juga tengah menunggu Permendagri yang baru, yaitu Permendagri mengenai kepailitan BUMN atau BUMD dan keluarnya di bulan Desember 2019,” tambahnya.

Dody menegaskan, saat ini yang paling penting adalah kajiannya harus benar. Setelah keluar rekomendasi dan saran dari konsultan, barulah akan diketahui langkah terbaiknya seperti apa. 

Di sisi lain, PDJT harus tetap membayar pajak dan gaji karyawan. Dari penghasilan sendiri, itu tidak mencukupi.

“Harus ada upaya diskresi dari pimpinan untuk penyehatan. Karena memang belum sehat. Kami lapor ke wali kota melihat kondisinya real. Nasib karyawan nanti dikaji karena penganggarannya harus berapa. Total ada 147 karyawan, sekarang tinggal 52 karyawan. Bus yang operasional empat, satu untuk backup,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Operasional PDJT, Fajar Cahyana mengatakan pihaknya masih berusaha dengan bisnis transportasi PDJT ini. Untuk peminatnya masih sangat banyak.

“Sebetulnya pertumbuhannya ada walaupun lambat. Karena itu, nanti tunggu keputusan hasil dari konsultan UI. Kalau dibangkrutkan, kami akan dituntut gaji dibayarkan sekitar empat bulan,” pungkasnya. (Rizki Mauludi)