BK DPRD Garut Segera Panggil 7 Legislator Diduga Langgar Kode Etik

BK DPRD Garut Segera Panggil 7 Legislator Diduga Langgar Kode Etik
Ilustrasi/Zainulmukhtar

INILAH, Garut- Ketua Badan Kerhoramatan (BK) DPRD Garut, Dadang Sudrajat menegaskan pihaknya segera melakukan pemanggilan terhadap sebanyak tujuh legislator DPRD Garut yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

“Kita lagi menyelesaikan dulu beberapa anggota dewan yang melanggar kode etik. Tadi baru empat orang, dan tinggal dua orang lagi. Setelah itu langsung ke masalah yang tujuh orang. Mau segera kita rapatkan di BK untuk menentukan waktunya,” kata Dadang, Rabu (27/11/2019).

Ketujuh legislator akan dipanggil BK tersebut yakni  Enan (Wakil Ketua DPRD Garut), Deden Sopian (Ketua Fraksi Golkar), Lulu Gandhi Nan Rajati (Ketua Fraksi Gerindra), Aji Kurnia (Ketua Fraksi PKB), Ayi Suryana (Ketua Fraksi PPP), Jajang Supriyatna (Ketua Fraksi PKS), dan Taufik Hidayat (Ketua Fraksi PAN).

Mereka dilaporkan/diadukan sejumlah elemen pergerakan tergabung dalam Aliansi Garut Bermartabat (AGB) ke BK DPRD Garut pada Senin (18/11/2019) lalu. Mereka diduga melakukan pelanggaran kode etik karena dinilai telah bersikap tak konsisten, dan terkesan melecehkan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD berkaitan kesepakatan akan dilaksanakannya hak interpelasi terhadap Bupati Garut mengenai revitalisasi pasar di Garut yang karut marut, dan meninggalkan banyak persoalan berlarut-larut.

Sebelumnya, Dadang menegaskan, kendati rekomendasi Ketua DPRD Garut tak turun hingga melewati batas waktu ditentukan, pihaknya tetap akan melakukan pemanggilan terhadap ketujuh legislator terlapor itu. Hal itu sesuai Peraturan DPRD Garut Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib  DPRD  Garut.

“Nanti dalam pelaksanaannya, tentunya bukan hanya anggota dewan yang dipanggil, dan diperiksa, tapi juga pihak terkait lainnya. Hasilnya akan dibuatkan berita acara, dan direkomendasikan ke masing-masing partai bersangkutan untuk tindaklanjutnya,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Terpisah, Sekretaris AGB Dudi Supriyadi mengingatkan BK agar pengaduannya terkait dugaan pelanggaran kode etik dilakukan ketujuh legislator itu diproses hingga tuntas, dan transparan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten/Kota, serta Peraturan DPRD Garut nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Garut pasal 78 ayat (2), ayat (3), dan pasal 79 ayat (3). Hal itu juga demi mejaga citra serta marwah DPRD Garut sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.(zainulmukhtar)