Pembebasan IBPD SMA Sederajat, DPRD Jabar: Ini Bukan Langkah Akhir

Pembebasan IBPD SMA Sederajat, DPRD Jabar: Ini Bukan Langkah Akhir
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya. (net)

INILAH, Bandung - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menilai upaya pembebasan iuran bulanan peserta didik (IBPD) untuk SMA sederajat negeri mulai 2020 nanti adalah langkah maju. Meskipun demikian, tidak bisa disebut langkah akhir lantaran masih terdapat beberapa catatan yang mesti diperhatikan oleh Pemprov Jabar guna menjadikan sektor pendidikan kian maju.

Pada dasarnya, Hadi mengaku, sangat mendukung upaya pembebasan IBPD SMA sederajat pada tahun ajaran baru tersebut. "Ini langkah maju pemprov memfasilitasi peserta didik di sekolah negeri," ujar Hadi, Jumat (29/11/2019).

Menurut dia, pembebasan IBPD ini semakin melebarkan perbedaan perlakuan sekolah negeri dan swasta. Padahal, sekolah swasta di Jabar menyerap 57 siswa disandingkan sekolah negeri yang hanya 43 persen.

"Kami mengharapkan gubernur, dinas pendidikan, Bappeda merancang sejumlah langkah untuk dikomunikasikan ke sekolah swasta," kata dia.

Karena itu, pihaknya mendesak agar Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang kini naik 10 persen dapat kembali ditingkatkan. Dengan demikian, akan menyeimbangkan perlakukan Pemprov Jabar kepada sekolah swasta maupun negeri.

"Kami mendesak untuk lebih naik lagi, berapa besarannya kota harus temukan formulasinya," ucapnya.

Catatan lainnya, Hadi mengatakan, gubernur pun harus lebih memperhatikan guru honorer di sekolah non-negeri. Hal tersebut agar mereka mendapatkan perbaikan remunerasi.

"Karena sampai hari ini banyak yang masih di bawah Rp1 juta ya. Tapi permasalahannya adalah parapian di Dapodik-nya (data pokok pendidikan). Jadi itu pesannya kepada gubernur agar pembiayaan kesejahteraan guru honorer di sekolah swasta itu diperbaiki," katanya.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan, pembebasan IPBD SMA sederajat ini merupakan perbaikan di sektor pendidikan. Namun, ide tersebut hadir bukan murni dari pemikiran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

"Tolong dicatat, ide ini dari Jawa Timur. Saya kebetulan hadir waktu itu saat bersama Dinas Pendidikan (Jawa Barat) melakukan kunjungan ke Jawa Timur. Gagasan ini sudah diberlakukan di sana," pungkasnya.

Adapun Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan dana hibah guna mewujudkan pembebasan IBPD ini. 

Menurut dia, DPRD Provinsi Jawa Barat pun berhasil mendorong peningkatan besaran BPMU kepada 4.146 SMA/SMK/SLB swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA) di Jabar.

"Iuran gratis itu untuk yang sekolah negeri. DPRD Jabar memperjuangkan tambahan BPMU yang diterima siswa sekolah swasta yang sebelumnya Rp500 ribu menjadi Rp550 ribu. Semoga iuran dan bantuan ini bisa terus ditingkatkan setiap tahunnya," kata Siti.

Demi mengumpulkan anggaran penggratisan iuran dan bantuan ini, dia menilai, tidak masalah jika pada 2020 jumlah dana hibah berkurang. Begitu pun dengan perjalanan dinas ASN yang dikurangi,

"Efisiensi tetap harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, dirasakan langsung masyarakat, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Siti mengatakan anggaran penggratisan iuran bulanan para siswa di 835 SMA/SMK/SLB negeri ini mencapai Rp941 miliar dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 4.146 SMA/SMK/SLB swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA) sekitar Rp700 miliar. Siswa tidak mampu mendapat Rp14 miliar.

"Yang terpenting juga bahwa pemerataan berasas keadilan pada penyelenggara pendidikan swasta harus dicapai. Semoga bisa terus semangat untuk memudahkan anak-anak Jabar mendapatkan yang terbaik," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan dalam APBD 2020 telah disiapkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun untuk pembebasan IBPD SMA sederajat ini. Hal ini pun sudah disetujui oleh legislatif menyusul RAPBD diketuk palu.

"Tinggal dievaluasi Kemendagri. Berita besarnya alhamdulillah bisa dimulai SPP gratis untuk SMA sederajat,” ujar Ridwan Kamil.

Emil -sapaan Ridwan Kamil-  menyampaikan, bantuan tersebut tidak melulu berlaku untuk SMA/SMA negeri saja. Namun, pihaknya akan menerapkan hal yang sama untuk  siswa yang tak lolos PPDB untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta.

“Untuk siswa tidak mampu dan tidak lolos PPDB, swasta ada bantuan juga membuat mereka bisa sekolah di swasta. Untuk MA bantuannya sama tapi disalurkan lewat Kemenag,” paparnya.

Kebijakan ini bisa direalisasikan setelah pihaknya melakukan penghematan sejumlah pos anggaran seperti bansos/hibah hingga perjalanan dinas.

“Ini kan hasil menghemat hibah Bansos. Dulu hibah bansos banyak sekali, sekarang kita cukupkan, efisienkan, sehingga bisa menemukan ruang Rp1,4 triliun per tahun untuk menggratiskan SPP,” katanya.

Adapun efisiensi paling besar, yaitu dilakukan di mata anggaran hibah dan bansos. Sementara dari perjalanan dinas didapat efisiensi sebesar Rp150 miliar lebih. “Ini supaya keberpihakan layanan dasar di Jabar bisa hadir,” tegasnya. (Rianto Nurdiansyah)

Loading...