Pemprov Jabar Turut Kaji Penggantian Eselon III dan IV dengan Kecerdasan Buatan

Pemprov Jabar Turut Kaji Penggantian Eselon III dan IV dengan Kecerdasan Buatan
Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (Humas Pemprov Jabar)

INILAH, Bandung-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sedang meneliti kemungkinan mengganti pegawai eselon III dan IV untuk diganti dengan artificial inteligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Hal tersebut sesuai dengan wacana Presiden Joko Widodo yang akan melakukan pemangkasan hierarki eselon ASN itu tahun depan.

Ridwan Kamil mengatakan, bilamana rencana tersebut membawa pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintahan maka pihaknya tidak akan mempermasalahkan. 

"Yang saya tahu penghapusan eselon III dan IV ini di Kementrian dikasih target satu tahun. Itu yang sedang kita teliti di Jabar, selama buat kebaikan saya dukung," ujar Ridwan Kamil. 

Menurut Emil -sapaan Ridwan Kamil-, Presiden Jokowi mengungkapkan gagasan tersebut sebagai langkah penyegaran dalam birokrasi pemerintah. Sehingga, bertujuan agar proses birokrasi di Indonesia semakin cepat dan tidak monoton. 

"Intinya, hidup ini penuh distrupsi kalau saya terjemahkan. Salah satu distrupsinya pada kebirokrasian yang terlalu monoton. Maka Pak Jokowi menyampaikan yang rutin-rutin akan diganti oleh 4.0 istilahnya ada robot dan sebagainya," kata dia.

Untuk di Jawa Barat sendiri, dia mengaku, banyak posisi  yang memungkinkan keterlibatan manusia diganti dengan kecerdasan buatan. Khususnya untuk sektor pelayanan masyarakat seperti pembayaran pajak, listrik, dan sebagainya. 

"Ini sedang kita kaji kalau di Jabar pekerjaan apa yang rutin yang bisa digeser ke teknologi seperti bayar-bayar, perizinan, sehingga SDM-nya jadi problem solving, menjadi business developement, mengembangkan gagasan," jelasnya.

Diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa penggantian ASN eselon III dan IV dengan AI bergantung pada pembentukan omnibus law. Aturan tersebut rencananya bakal memangkas 70 hingga 74 Undang-undang (UU) yang ada saat ini.

Pemerintah tengah memfinalisasi draf omnibus law sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Desember 2019. Bilamana DPR menyetujui, diyakini akan membawa perubahan besar terhadap birokrasi di Indonesia. (Riantonurdiansyah) 

Loading...