REI Malah Minta Pemkab Bertanggung Jawab

REI Malah Minta Pemkab Bertanggung Jawab
Foto: Net

INILAH, Cirebon - Pertimbangan Tekhnis (Pertek) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon terus menjadi bola panas. Anehnya, beberapa pengembang yang awalnya menyerang BPN terkait persoalan tersebut, justru ditanggapi Ketua Real Estate Indonesia (REI) Cirebon Gunadi secara berbeda.

Meskipun berkali kali mengaku enggan menyalahkan pihak manapun, namun REI meminta Pemkab Cirebon bertanggung jawab.

"Saya tidak menyalahkan pihak manapun. Tapi kan awalnya Pemkab sudah menyetujui kita melakukan investasi di sini. Jadi, Pemkab yang harus bertanggung jawab," kata Gunadi kepada wartawan, Sabtu (31/111/2019).

Gunadi menjelaskan, sejak awal pengembang yang tergabung dalam REI, Himpera dan Apersi sudah melakukan mekanispe perizinan sesuai arahan Pemkab Cirebon. Ada yang sudah mendapatkan izin alih fungsi lahan, rapat Fatwa bahkan ada yang sudah mendapatkan IMB. Sayang munculnya Pertek malah menjadi masalah serius.

"BPN itu belum bisa mengeluarkan sertifikat induk. Padahal harusnya sudah keluar. HGB juga tertahan dan ini ranah Pemkab Cirebon dong yang harus berkoordinasi dengan BPN. Secepatlah Pemda duduk bareng dengan kami dan BPN untuk mencari solusi terbaik," jelas Gunadi.

Gunadi menambahkan, saat ini ada sekitar 12 ribu perumahan bersubsidi di Kabupaten Cirebon yang belum jelas nasibnya. Pemahaman penafsiran terkait Pertek menjadi penyebab utama misskomunikasi antara PBN dan Pemkab Cirebon. Pihaknya berharap, Pemkab segera mengambil sikap untuk melindungi investasi yang sudah ditanam dan sudah mendapat legalitas dari Pemkab Cirebon sendiri.

"Kalau sejak awal bermasalah, kenapa tidak dilarang. Toh Pemkab memberikan izin kok. Terkait Perteknya yang melarang, ya mangga BPN tanya kepada Pemkab dan Pemkab harus bertanggung jawab kepada kami," tukas Gunadi.

Sayangnya, Bupati Cirebon Imron Rosyadi belum mau memberikan komentar yang lebih rinci lagi. Dihubungi Minggu (1/12/2019), Imron hanya mengatakan akan kembali mengadakan pertemuan dengan BPN, serta bisa saja memanggil pihak REI dan asosiasi lainnya.

"Nanti awal bulan ini kita panggil BPN, REI dan beberapa asosiasi yang bergerak di bidang perumahan. Kita duduk bersama supaya ada solusi," ungkap Bupati. (Maman Suharman)

Loading...