Ribuan Buruh Desak Gubernur Emil dengan Tiga Tuntutan Ini

Ribuan Buruh Desak Gubernur Emil dengan Tiga Tuntutan Ini
Ribuan buruh melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Senin (2/12/2019). (Ridwan Abdul Malik)

INILAH, Bandung - Ribuan buruh melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Senin (2/12/2019). Mereka terdiri dari beberapa organisasi buruh, diantaranya KSPSI, SPSI, FSPMI, SPN, KSN, KASBI.

Berdasarkan pantauan, sejumlah spanduk bertuliskan ketidakpuasan akan kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun tampak dibentangkan oleh para buruh. Diketahui, para buruh menolak adanya materi dalam SK pengupahan UMK 2020, terutama dalam Diktum 7 poin D.

Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto mengatakan, pada aturan tersebut (Diktum 7 poin D SK Gubernur Jawa Barat) dijelaskan pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten atau Kota tahun 2020, dapat melakukan perundingan bipartit bersama buruh atau Serikat Buruh di tingkat Perusahaan dalam menentukan besaran upah, dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

"Ada persoalan dalam SK tersebut khususnya point d diktum 7 yang mana point d ini membrikan ruang kepada perusahaan2 khususnya industri padat karya utk melakukan penangguhan bagi perusahaan yang mampu dibawah tangan," ucap Roy.

Lebih lanjut, Roy juga mengungkapkan, pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk segera menerbitkan agau menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK) tahun 2020, yang berdasarkan pada angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Masalahnya adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) disetiap daerah berbeda-beda, yang menyebabkan upah minimum disetiap daerah juga berbeda-beda. Contohnya UMP Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sebesar Rp 1.668.372, sedangkan UMP Provinsi Papua mencapai Rp 3.240.900. 

Begitupun UMK Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi yang dipenuhi dengan industri-industri besar mempunyai UMK 2019 sebesar Rp 4.234.010,27 dan Rp 4.229.756,61. Namun, berbeda jauh dengan daerah Banjar yang sangat sedikit industri besarnya yaitu sebesar Rp 1.688.217,52.

"UMSK ini biasanya kita minta Gubernur jabar membuat sebuah surat yang ditunjukan kepada bupati atau walikota se-jabar untuk segera merundingkan UMSK di kabupaten/kota masing-masing dan merekomendasikan kepada gubernur untuk melakukan pengesahan," papar Roy.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua SPSI Jabar, M. Sidarta menambahkan, selain dua isu lokal pihaknya juga meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan. 

Pasalnya, lanjut Sidarta, aturan tersebut dinilai mencabut hak serikat buruh untuk berunding dengan pemerintah dan pengusaha (tripartit) dalam menentukan upah minimum.

"Tuntutan ketiga hapuskan PP No. 78 tahun 2015. Isu yang sudah lama yang tiap tahun kita suarakan," pungkasnya.

Perlu diketahui, hingga berita ini diturunkan para buruh masih melakukan aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka bergantian melakukan orasi di mobil komando. Sesekali terdengar beberapa teriakan sebagai bentuk semangat dari para buruh.

Para perwakilan organisasi buruh pun diperbolehkan masuk kedalam area Gedung Sate untuk melakukan audiensi dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (Ridwan Abdul Malik).

Loading...