Forjakon Pertanyakan Mekanisme Pembagian Proyek ABT di DPUPR Kab Cirebon

Forjakon Pertanyakan Mekanisme Pembagian Proyek ABT di DPUPR Kab Cirebon

INILAH, Cirebon - Forum Jasa Konstruksi (Forjakon) Kabupaten Cirebon mempertanyakan mekanisme pembagian jatah proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon.

Ketua Forjakon Kabupaten Cirebon, Darsono mengaku kecewa karena DPUPR tidak memberikan proyek ABT satu paket pun pada akhir tahun ini.

"Jelas Forjakon kecewa. Kami ini asosiasi resmi yang harusnya mendapat jatah pekerjaan ABT dari DPUPR. Tapi nyatanya kami di zonk," kata Darsono kepada wartawan, Senin (2/12/2019).

Darsono menjelaskan, nilai proyek ABT DPUPR tahun ini sekitar Rp21,9 milliaŕ. Nilai sebesar itu dikerjakan secara Pilsung yang terbagi dalam 125 paket pekerjaan berupa peningkatan jalan, saluran irigasi dan saluran air. Sayangnya, paket sebanyak itu, satupun tidak ada yang diberikan kepada Forjakon. Harusnya, DPUPR memberikan bagian, dan Forjakon yang membagikan kepada anggota.

"Kami membawahi 21 asosiasi jasa kontruksi dan ratusan anggota didalamnya. Kami mempertanyakan seperti apa sebetulnya mekanisme pembagian pekerjaan di DPUPR. Kenapa kami tidak diberikan pekerjaan sama sekali," jelas Darsono.

Hal senada dikatakan Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Cirebon, Dadang Juanda. Menurut Dadang, sangat aneh kalau paket sebanyak itu, Forjakon tidak mendapatkan jatah pekerjaan satupun. Terkait ada anggota asosiasi yang mendapatkan pekerjaan, menurutnya bukan urusan Forjakon.

"Kami pertanyakan mekanisme pembagian pekerjaan. Saya sudah hubungi Kadis DPUPR, tapi tidak ada kepastian. Harusnya Forjakon dapat jatah pekerjaan," ungkap Dadang.

Sementara ketua Hipsindo, Bagja Untung menduga, tidak dapatnya Forjakon pekerjaan ABT, karena diduga habis buat bayar hutang investasi kepada DPUPR. Hal itu mengaju kepada pernyataan Kadis DPUPR, Avip Suherdian yang sempat melontarkan pernyataan bahwa ABT tahun ini habis untuk bayar hutang. Sementara ucapnya, Forjakon sangat sulit bertemu denga Kepala Dinas maupun Kabid-Kabid di DPUPR.

"Ya isunya begitu dan bukan rahasia umum lagi, semua pada tahu. Hutangnya pada siapa, ya saya tidak tahu. Tapi kenapa Forjakon yang jadi korban. Sementara Bupati memerintahkan, Forjakon harus dilibatkan dalam setiap proyek pekerjaan," tukas Bagja Untung.

Sayangnya, sampai berita ini diturunkan, tidak satupun wartawan yang bisa menemui Kadis DPUPR. Sementara informasi dari sumber di DPUPR yang layak dipercaya menyebutkan, ada persoalan serius terkait pengelolaan proyek di DPUPR.

Persoalan tersebut diduga berkaitan dengan adanya beberapa pengusaha yang sudah memberikan investasi berupa uang, dengan kompensasi mendapatkan proyek. (maman suharman)

Loading...