Buruh Minta Revisi SK UMK 2020, Begini Respon Ridwan Kamil

Buruh Minta Revisi SK UMK 2020, Begini Respon Ridwan Kamil
foto: Humas Pemprov Jabar

INILAH, Bandung-Serikat pekerja maupun buruh di Jawa Barat mengapresiasi keberanian Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mencabut surat edaran UMK dan menggatikannya dengan Kepgub Jabar No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK 2020. Permasalahan kembali datang, menyusul salah satu poin pada SK UMK 2020 tersebut yang dinilai tidak memihak buruh.

Adapun yang menjadi keluhan dari para buruh merujuk pada diktum ke-7 poin d yang di dalamnya penangguhan upah bisa melalui perundingan bipartit dan disahkan Disnaker Jabar. Mereka meminta direvisi. 

Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil menegasakan, rancangan SK UMK 2020 terdebut didasari untuk kepentingan bersama. Karena itu, dia menegaskan tidak akan mengganti poin-poin pada Kepgub tersebut. 

"Enggak mau (revisi). Sudah itu saja," ujar Ridwan Kamil, Senin (2/12/2019).

Menurut Emil -sapaan Ridwan Kamil-, pihaknya memiliki tujuan mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan lantaran terbebani oleh nilai UMK. Selain itu, juga mencegah berpindahnya perusahaan ke provinsi atau ke negara lain, khususnya untuk padat karya. 

"Jadi diinisiatifkan perlindunganya caranya yang  melalui poin yang saya tetapkan itu," ucapnya.

Diketahui, ribuan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (2/12/2019). Mereka menuntut Gubernur Jabar Ridwan Kamil menghapus salah satu poin SK UMK 2020 yang dinilai berpihak kepada pengusaha bukan buruh.

Massa yang berasal dari 18 serikat buruh di Jabar tersebut sebelumnya berkumpul di Monumen Perjuangan. Massa lalu bergerak berjalan kaki atau menggunakan kendaraan masing-masing menuju Gedung Sate sekitar pukul 11.00 WIB.

Semula,  aksi buruh ini untuk menuntut Gubernur Jabar Ridwan Kamil mencabut surat edaran UMK yang diterbitkan 21 November 2019. Meskipun sudah mencabut SE dan menggantikannya dengan Kepgub Jabar No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK 2020, namun sejumlah buruh masih melakukan aksi. 

"Apapun suratnya mau SK mau SE yang namanya demo mah pasti ada. Jadi jangan digeser substansinya bahwa akan bersih demo," kata Emil. 

Selama menjabat Wali Kota Bandung pun, dia menilai, tak jarang kebijakannya mendapatkan pertentangan dari sejumlah pihak hingga melakukan unjuk rasa. Menurut dia, menyampaikan aspirasi adalah hal wajar selama masih dalam batasan. 

"Pegalaman enam tahun jadi kepala daerah apapun keputusannya pasti ada demo. Jadi demo dipersilahkan sesuai dengan aturan," katanya. (Riantonurdiansyah)  

Loading...