Aksi Damai Ribuan Guru Honer Terhenti di Gedung PGRI

Aksi Damai Ribuan Guru Honer Terhenti di Gedung PGRI
Foto: INILAH/Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Rencana aksi ribuan guru honorer Kabupaten Cirebon yang akan melakukan aksi damai besar-besaran di Gedung DPRD dan Pemkab Cirebon, Selasa (3/12/2019), harus terhenti di Gedung PGRI. Mereka juga awalnya tidak diperkenankan datang dalam jumlah banyak, namun tetap saja ada seribu lebih guru honorer yang hadir.

Informasi dari beberapa guru honorer yang menghadiri aksi damai tersebut, Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan-Persatuan Guru Republik Indonesia (FHPTK-PGRI) Kabupaten Cirebon Sholel Abdul Gofur sudah bertemu pihak dinas, Senin (2/12/2019). Dalam pertemuan tersebut, ada lima kesepakatan, yaitu kegiatan long march aksi damai mengawal penyusunan Perbup pada tgl 03/12/2019 diubah hanya berkumpul di depan SMPN 1 Sumber dengan jumlah peserta aksi damai per kecamatan 5 orang.

Kesepakatan kedua adalah Kadisdik Kabupaten Cirebon Asdullah Anwar berjanji untuk menyusun perbub dan akan memberikan kesejahteraan layak bagi honorer. Ketiga, pengurangan jumlah peserta aksi damai disepakati dengan memberikan izin langsung dari Kadis untuk memperbolehkan lima perwakilan dari FHPTK-PGRI Kabupaten Cirebon ikut hadir di ruangan penyusunan Perbup sebagai bentuk pengawalan dari honorer.

Kesepakatan juga berbunyi supaya guru honorer memperjuangkan aspirasi kepada Kadisdik untuk dapat terealisasikan secepat mungkin. Jika dalam penyusunan perbub tidak sesuai dengan aspirasi honorer, Kadis akan mempersilahkan semua honorer se-Kabupaten untuk turun ke jalan.

"Harusnya Ketua FHPTK-PGRI jangan mau diajak berunding. Ini bentuk penjegalan aksi," kata salah seorang guru honor yang enggan disebutkan namanya.

Guru honor lainnya mengaku kecewa dengan sikap Disdik yang terkesan tidak memperbolehkan aksi damai depan Gedung DPRD dan Pemkab Cirebon. Menurutnya, sekitar dua tahun lalu, guru honorer juga dijanjikan hal sama yaitu dipersilahkan turun ke jalan kalau aspirasi tidak terealisasi.

“Nyatanya tidak ada perubahan apa-apa sampai sekarang. Gaji kami cuma Rp300 ribu. Dan sekarang mau dijanjikan yang manis-manis lagi. Ayo teman-teman buka mata semuanya. Jaminannya apa kalau lima poin itu akan ditepati,” ungkapnya.

Saat audensi di Gedung PGRI, Sekdis Disdik Kabupaten Cirebon Pahim tidak bisa berbuat banyak. Tuntutan guru honorer supaya dibuatkan SK Bupati dan diberi jaminan kesehatan, hanya dijawab normatif. Menurutnya, pengesahan perbup baru mulai dibahas.

"Masalah ini melibatkan banyak pihak. Kita harus konsultasi ke BKPSDM, bagian hukum, organsiasi, BKAD, dan komisi 4. Kalau sudah deal baru akan ke Jakarta ke Kemendagri, Kemendikbud, kemenkeu, untuk konsultasi agar tidak disalahkan," kata Pahim.

Sementara harapan honorer yang gajinya ingin setara UMK, Pahim enggan berkomentar. Dia mengaku hanya bisa memfasilitasi karena baru taraf pembahasan. (Maman Suharman)

Loading...