Pengobatan Kaum Papa Dialokasikan Rp253 Miliar

Pengobatan Kaum Papa Dialokasikan Rp253 Miliar
Foto: INILAH/Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, Pemkab Bogor menganggarkan Rp234 miliar untuk pembayaran premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Jumlah Rp234 miliar ini naik dari sebelumnya Rp181 miliar dikarenakan naiknya iuran premi kelas III Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Anggaran Rp234 miliar ini untuk membayar 600 premi peserta PBI Jamkesmas selama sembilan bulan. Lalu pembayaran selanjutnya menunggu kucuran bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat," ucap Kasie Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Didik Supriyono epada wartawan, Selasa (3/12/2019).

Dia menerangkan, butuh anggaran sebesar Rp312 miliar untuk membayar 600 premi peserta PBI Jamkesmas selama setahun. Dari kebutuhan Rp 312 miliar, sebanyak Rp187,2 ditanggung Pemkab Bogor dan Rp124,8 miliar sisanya ditanggung Pemprov Jawa Barat.

“Kabupaten Bogor sudah membayar lebih (Rp234 miliar) karena Pemprov Jawa Barat baru menganggarkan Rp35 miliar dari kewajibannya. Nanti sisa uang Kabupaten Bogor sebesar Rp47 miliar untuk dana cadangan pembayaran klaim pengobatan kaum papa yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)," terangnya.

Didik menjelaskan di APBD tahun 2020 ini, Pemkab Bogor juga sudah menganggarkan Rp19 miliar untuk pembayaran klaim pengobatan kaum papa yang menggunakan SKTM.

"Total untuk membiayai pengobatan masyarakat kaum papa atau kurang mampu itu Rp253 miliar, Rp234 miliar untuk pembayaran 600 premi peserta PBI Jamkesmas dan Rp19 miliar untuk pengobatan kaum papa yang menggunakan SKTM," jelas Didik.

Terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin menuturkan, dari angka APBD tahun 2020 sebesar Rp7,07 triliun, komposisi anggarannya cukup ideal. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mendapatkan porsi terbesar ketimbang dinas lainnya.

"APBD tahun 2020 masih menunggu persetujuan Gubernur Jawa Barat, dari segi porsi masih mendapatkan porsi yang terbesar karena memang dibutuhkan oleh masyarakat. Porsinya cukup ideal dan sudah sesuai aturan," tutur Ade. (Reza Zurifwan)

Loading...