DPRD Tuding DPUPR Kab Cirebon tak Profesional

DPRD Tuding DPUPR Kab Cirebon tak Profesional
Foto: Net

INILAH, Cirebon – DPRD Kabupaten Cirebon menyesalkan pengkondisian 125 paket juksung Anggaran Biaya Tambahan (ABT) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto menilai, manajemen DPUPR tidak profesional dengan mengabaikan komunitas jasa kontruksi. Apalagi, Bupati Cirebon telah mengultimatum DPUPR untuk bersinergi dengan asosiasi pekerja kontruksi lokal.

"DPUPR seharusnya profesional dan menjaga kondusivitas daerah. Jangan ada main mata secara sembunyi-sembunyi dengan pengusaha," ujar Hermanto kepada wartawan, Kamis (4/12/2019).

Saat disinggung Forum Jasa Kontruksi (Forjakon) yang tidak diberi paket kegiatan lantaran telah dikuasai beberapa pengusaha, Hermanto menegaskan hal itu tidak dibenarkan. Apalagi puluhan pekerjaan telah dikuasai sebelum proyek digelar dengan sistim ijon.

"Ini salah dan tidak benar. Harusnya setiap komponen diperhatikan. Untuk melakukan membangun itu perlu kondusivitas. Apalagi sampai terjadi kurangnya koordinasi di internal DPUPR yang mengakibatkan suasana tidak kondusif," jelasnya.

Sebelumnya, Forjakon Kabupaten Cirebon mempertanyakan mekanisme pembagian proyek ABT di DPUPR Kabupaten Cirebon. Ketua Forjakon Kabupaten Cirebon Darsono mengaku kecewa karena DPUPR tidak memberikan proyek ABT satu paket pun pada akhir tahun ini.

Darsono menjelaskan, nilai proyek ABT DPUPR tahun ini sekitar Rp21,9 milliaŕ. Nilai sebesar itu dikerjakan secara pilsung yang terbagi dalam 125 paket pekerjaan berupa peningkatan jalan, saluran irigasi dan saluran air. Sayangnya paket sebanyak itu, tidak ada yang diberikan kepada Forjakon.

Sampai saat ini, pihak DPUPR, baik Kadis, Kabid maupun Kasi, belum memberikan keterangan terkait isu tersebut. (Maman Suharman)