Eksepsi, Billy Sindoro Minta Dibebaskan dari Semua Dakwaan

Eksepsi, Billy Sindoro Minta Dibebaskan dari Semua Dakwaan
Tim kuasa hukum Billy Sindoro meminta majelis hakim menolak semua dakwaan
INILAH, Bandung - Tim kuasa hukum Billy Sindoro meminta majelis hakim menolak semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dan dinyatakan batal demi hukum. Sebab, dakwaan JPU kabur, dan tidak ada korelasinya dengan Billy Sindoro.
 
Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap mega proyek Meikarta yang menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah ASN Pemkab Bekasi, di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (26/12/2018).
 
"Meminta majelis hakim untuk menerima keberatan dari tim penasehat hukum, menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau surat dakwaan tidak dapat diterima," kata Ervin Lubis saat membacakan eksepsinya. 
 
Selain itu, Ervin juga meminta agar majelis memerintahkan JPU KPK agar terdakwa Bily Sindoro dikeluarkan dan dibebaskan dari Rutan Polda Jabar, setelah putusan sela dibacakan.
 
Dalam sidang yang sama, juga turut dibacakan eksepsi terdakwa Taryudi dan Henry Jasmen yang pada pokoknya membantah pokok perkara sebagaimana diungkap dalam dakwaan penuntut umum.
 
Sementara itu dalam uraiannya, Ervin membantan semua isi materi dakwaan terhadap bos Meikarta Billy Sindoro. 
 
Termasuk bantahan soal keterlibatan Bily Sindoro terkait penyerahan uang suap ke Bupati Bekasi hingga sejumlah ASN mulai dari level kepala bidang hingga kepala dinas, melalui tiga terdakwa lainnya yakni Fitradjadja Purnama, Taryudi dan Henry Jasmen.
 
"Bahwa Bily Sindoro telah pensiun sebagai eksekutif Siloam Hospitals sejak 2015, sehingga tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk ikut campur tangan dalam proyek yang sedang dikerjakan," ujarnya.
 
Selain itu, terdakwa juga bukan bagian dari pejabat struktural Meikarta yang pelaksana pembangunannya dilakukan oleh PT Mahkota Sentosa Utama. Dengan demikian, terdakwa tidak punya peranan dalam operasional maupun pengurusan ‎perizinan Meikarta. Terdakwa juga bukan pelaksana dalam pengadaan, pengurusan izin maupun menyediakan dana. 
 
Sedangkan dalam dakwaannya, Bily Sindoro terlibat dalam melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yakni memberi sesuatu berupa uang seluruhnya Rp 16,182 miliar lebih.
 
"Pak Bily bukan penyandang dana untuk suap,  seperti dakwaan. Jadi dakwaan jaksa tidak ada korelasinya dengan pak Billy," ujarnya.
 
Atas eksepsi tersebut, JPU KPK mengaku semua yang dibacakan tim penasihat hukum sudah masuk pokok perkara. Kendati begitu, pihaknya bakal membacakan jawaban atas eksepsi para terdakwa pekan depan.
 
"Bahwa eksepsi yang dibacakan terdakwa sudah keluar dari koridor eksepsi sebagaimana diatur di Pasal 156 ayat 1 KUHAP. Yang pada prinsipnya, tidak terkait dengan pokok perkara sedangkan yang dibahas adalah terkait pokok perkara," kata salah seorang tim JPU KPK Yadyn.
 
Adapun terkait posisi subyek hukum Bily Sindoro yang disebut tidak terkait dengan proyek Meikarta, Yadyn mengatakan itu akan dibuktikan di sidang tanggapan jaksa.