Tak Kantongi SK Bupati, Ribuan Guru Honorer di Kab Bandung Tak Ikuti Serifikasi 

Tak Kantongi SK Bupati, Ribuan Guru Honorer di Kab Bandung Tak Ikuti Serifikasi 

INILAH, Bandung - Ribuan orang guru honorer sekolah negeri di Kabupaten Bandung tak bisa mendapatkan sertifikasi. Pasalnya, mereka terganjal aturan karena ketiadaan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga honorer dari bupati. 

Selama ini, legalitas mereka bekerja sebagai guru honorer hanya berbekal surat perintah kerja (SPK) yang diteken Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. 

Toto Ruhiat, salah seorang guru honorer di salah satu SDN di Soreang mengatakan berdasarkan Dapodik di Kabupaten Bandung terdapat 8.560 orang guru honorer. Para guru honorer ini tidak bisa mendapatkan sertifikasi karena terganjal dengan aturan yang mengharuskan persyaratannya memiliki SK pengangkatan sebagai tenaga honorer yang diteken kepala daerah. Namun sayangnya, hingga saat ini kepala daerah tidak mau mengeluarkan SK tersebut.

"Kalau saja bupati berani dan mau mengeluarkan SK pengangkatan untuk kami. Kami bisa memperoleh sertifikasi itu artinya kesejahteraan cukup terbantu. Kalau sekarang kami hanya diupah antara Rp300-500 ribu per bulan atau disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing masing," kata Toto, usai audiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Kamis (5/12/2019).

Selain itu, hambatan lainnya untuk guru honorer di Kabupaten Bandung untuk mendapatkan tambahan penghasilan yakni belum adanya regulasi yang mengatur teknis pendistribusian dana bantuan operasional sekolah (BOS) daerah. Sehingga, dana BOS daerah sebesar Rp31 miliar tak dapat disalurkan kepada mereka.

"Sebenarnya ini tinggal di DPRD-nya saja yang bersama sama dengan Dinas Pendidikan membuat regulasinya. Apakah nanti penyalurannya mau lewat rekening pribadi masing masing honorer atau seperti apa. Lagi lagi ini masalah ini tidak ada keseriusan dari DPRD untuk menggodok dan ngeluarkan regulasi, padahal kalau mencontoh ke daerah lain, Kota Bandung misalnya, disana guru honorer mendapatkan upah dari APBD nya rata rata Rp3 juta per bulannya," ujar Toto.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi mengaku siap duduk bersama eksekutif dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk membahas regulasi yang mengatur teknis penggunaan dana BOS daerah. Karena memang untuk penyaluran dana BOS daerah itu belum ada juklak juknisnya. Kata dia, besaran dana BOS daerah pada tahun anggaran 2020 telah disetujui sebesar Rp31 miliar. 

"Silakan Disdik membuat aturan teknis dan mari kita bahas bersama. Agar ada regulasi teknis untuk pendistribusian dana BOS daerah itu, apakah akan langsung ditransfer ke rekening masing masing atau seperti apa, yah mari kita buat regulasinya," kata Fahmi. (Dani R Nugraha)