Naimbia Undang Indonesia Meluncurkan Pusat Pemberdayaan Perempuan

Naimbia Undang Indonesia Meluncurkan Pusat Pemberdayaan Perempuan
antarafoto

INILAH, Bali-Namibia akan mengundang Indonesia untuk menghadiri acara peluncuran pusat pemberdayaan perempuan pada tahun 2020 mendatang, demikian pernyataan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai pertemuan bilateral dengan Menteri Kerja Sama dan Hubungan Internasional Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah.

"Indonesia dianggap sebagai negara yang cukup maju dalam pengarusutamaan urusan perempuan," ujar Retno menyampaikan pembicaraan yang digelar di sela-sela Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 di Bali, Kamis.

Isu perempuan merupakan sorotan dalam BDF tahun ini yang mengangkat tema "Demokrasi Inklusif". Isu tersebut juga banyak dibahas kembali dalam pertemuan resmi kedua menteri luar negeri perempuan tersebut.

Sebelumnya, bersama dengan Retno, Nandi-Ndaitwah juga menjadi pembicara dalam panel menteri yang menjadi forum diskusi utama BDF 2019 membahas peran Namibia dalam konteks isu perempuan dan perdamaian.

Secara lebih rinci, isu perempuan yang dibahas dalam panel tersebut yaitu terkait kepemimpinan perempuan dalam berbagai sektor yang bukan hanya dihitung sebagai partisipasi namun juga keberpengaruhan, kemitraan yang berdasarkan pada pemberdayaan perempuan, serta pengarusutamaan isu perempuan untuk politik luar negeri.

Selain membahas mengenai perempuan, dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Namibia juga dibicarakan tentang kegiatan ekonomi, khususnya perdagangan, yang fokus pada dua hal.

“Pertama, Indonesia sudah mengajukan PTA (preferential trade agreement/perjanjian dagang preferensial) dengan organisasi sub-regional Southern African Customs Union (SACU) dan kami ingin Namibia sebagai salah satu anggotanya untuk mendukung usulan untuk PTA tersebut,” ucap Retno.

Sedangkan yang kedua, mengenai proyek perumahan rakyat yang merupakan tindak lanjut dari Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue yang digelar pada Agustus lalu.

"Beliau janji akan memberikan detail mengenai kebutuhan atau karakteristik apa yang diperlukan untuk proyek perumahan rakyat, kemudian saya akan bicara dengan BUMN kita untuk menindaklanjuti," kata Retno. (antara)