Ini Kendala Pemkab Purwakarta Tuntaskan Sertifikasi Aset Pemerintah

Ini Kendala Pemkab Purwakarta Tuntaskan Sertifikasi Aset Pemerintah
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.

INILAH, Purwakarta – Pemkab Purwakarta terus berupaya merampungkan memproses sertifikasi aset milik pemerintah. Salah satunya, aset bidang tanah. Targetnya, 1.258 bidang tanah sudah tersertifikasi pada 2021 mendatang.
 
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengaku, upaya sertifikasi ini telah menjadi pembahasan di antara pemerintah daerah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang beberapa waktu lalu. Pihaknya mengakui, proses sertifikasi aset milik pemerintah Kabupaten Purwakarta berlangsung lambat.

“Sertifikasi aset ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena, dasar-dasarnya harus jelas. Makanya, saat ini kami baru bisa menyertifikasi 184 bidang tanah di antaranya,” ujar Anne kepada INILAH, Jumat (6/12/2019).

Anne menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan kesulitannya untuk mengejar target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terlebih, target ini bukan hanya untuk asset berupa lahan saja. Melainkan, juga aset bergerak yang jumlahnya diperkirakan lebih banyak. Dalam hal ini, pihaknya mengakui masih terkendala dalam pendataan aset terutama untuk jenis aset yang bergerak tersebut.

“Aset yang terdokumentasi itu adalah rencana aksi, salah satu syarat penilaian. Makanya, (Target) itu harus tercapai, mau tidak mau,” kata Anne menegaskan.

Adapun asset bergerak itu, di antaranya mobil dinas. Selama ini, kata dia, masih banyak kendaraan yang wujudnya sudah banyak yang hancur bahkan tidak ada. Di sisi lain, masih ada pembiayaan yang keluar misalkan 15 tahun yang lalu, tapi barangnya sudah hancur atau tidak bisa digunakan.

“Ada juga mobil yang kondisinya sudah jelek. Mau dibuang atau dihancurkan kan tidak boleh,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Purwakarta Norman Nugraha mengaku, sampai saat ini pihaknya masih fokus menginventarisasi aset berwujud lahan. Sesuai instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengamanan aset tersebut, pemerintah daerah perlu menyertifikasinya.

“Dalam upaya mempercepat proses sertifikasi tersebut, bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional. Setiap tahun, pemerintah juga mengalokasikan Rp500 juta untuk proses sertifikasi tersebut,” ujar Norman.

Ia meyakinkan, nilai anggaran yang dialokasikan itu tidak berkorelasi dengan pencapaiannya. Dengan anggaran sekecil mungkin, Norman mengatakan bisa saja mendapatkan hasil yang signifikan bahkan mencapai target yang telah ditentukan.

Menurut Norman, proses sertifikasi lahan ini lebih terkendala oleh faktor dokumen administrasinya. Misalnya, surat-surat tanahnya tidak lengkap dan sebagainya. Di sisi lain, sesuai aturan dari BPN, maka pemerintah daerah pun harus penelitian riwayat lahan tersebut.

“Kita terus berkoordinasi dengan pihak BPN untuk mempercepat sertifikasi tersebut,” kata Norman.

Meskipun sulit, Norman menambahkan, pihaknya tetap optimistis mencapai target sertifikasi asset bisa terealisasi seluruhnya pada 2021 yang akan datang. Adapun aset milik pemerintah daerah yang berupa lahan itu kebanyakan dikelola masyarakat.

“Makannya kami sedang fokus melakukan langkah komunikasi secara persuasif kepada warga yang menggarap tanah tersebut,” pungkasnya. (Asep Mulyana)