Pilkada 2020 Harus Lebih Inklusif Terhadap Disabilitas

Pilkada 2020 Harus Lebih Inklusif Terhadap Disabilitas
Foto: INILAH/Rd Dani R Nugraha

INILAH, Bandung – Guna mengarusutamakan keberpihakan terhadap kaum disabilitas di daerah yang menggelar Pilkada 2020, alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKKPP) Bawaslu Kabupaten Bandung menggelar dialog.

Acara Bincang Pemilu bertema "Pilkada Ramah Disabilitas" di Sekretariat Pertuni Kabupaten Bandung, Sabtu (7/12/19), menghadirkan nara sumber seperti Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung Komarudin dan Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya.

Perwakilan SKPP Bawaslu Kabupaten Bandung Sihabudin Ahmad mengatakan, isu kaum disabilitas dipilih untuk mengingatkan para pemangku kepentingan supaya lebih peduli, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Nasional.

“Kami mendorong partisipasi masyarakat untuk terus terlibat dalam mengawasi pemilu maupun melakukan penyadaran tentang pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas. Yang paling utama agar KPU dan Bawaslu bisa lebih memperhatikan kaum disabilitas dan memberi prioritas dalam Pilkada 2020,” kata Sihabudin.

Komarudin mengatakan, Bawaslu akan terus mendorong semua elemen yang terlibat dalam kepemiluan untuk memaksimalkan kinerja sesuai tupoksinya. Ada hal yang perlu ditekankan bahwa kedaulatan tertinggi dari dilaksanakannya pemilu adalah keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Peran aktif masyarakat diharapkan mampu membenahi dan mengevaluasi pemilu.

"Bawaslu akan terus mengawasi jalannya semua tahapan pilkada agar bisa lebih efisien terhadap kaum disabilitas,"ujarnya.

Agus Baroya berjanji akan terus membenahi hal teknis dan memberikan pelayanan terbaik terutama bagi kaum disabilitas. Ia mengklaim KPU telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan pemilihan umum yang ramah disabilitas.

Agus menuturkan, untuk menciptakan pemilu yang ramah disabilitas, KPU terus mengkaji dan akan membenahi teknis maupun fasilitas yang akan disediakan. KPU pun mengevaluasi permasalahan yang muncul.

"Kami akan terus berkordinasi bersama kelompok-kelompok disabiltas untuk memetakan permasalahan yang harus segera diatasi mulai dari penyelenggaraan fasilitas yang ramah disabilitas, pelayanan yang ramah, dan pemetaan warga yang membutuhkan perhatian khusus," katanya.

Ketua Pertuni Kabupaten Bandung Maman mengapresiasi langkah yang dilakukan alumni SKPP Bawaslu Kab Bandung dengan memperhatikan bahkan terjun langsung ke sekretariat Pertuni untuk berdialog mengenai kepemiluan. Di Kab Bandung, menurutnya, hanya sedikit lembaga yang mau melakukan perhatian lebih kepada kaum disabilitas.

"Bahkan di hari disabilitas ini, yang harusnya lembaga pemerintahan setempat ikut merayakan ataupun melakukan supporting kepada kaum disabilitas, namun hal ini di luar dugaan. Hanya Bawaslu dan KPU yang mau duduk bersama kaum disabilitas untuk melakukan diskusi dan memperhatikan kaum disabilitas,” katanya.

Agar pelaksanaan Pilkada 2020 lebih inklusif, pihaknya berharap agar kaum disabilitas selalu dilibatkan dalam berbagai relugasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa tepat sasaran.

Pertuni menginginkan agar nantinya kaum disabilitas bisa dilibatkan dalam penyampaian visi dan misi calon bupati. Para bakal calon pun harus menyadari bahwa ada warga masyarakat yang membutuhkan kebutuhan khusus.

"Dalam penyampaiaan visi-misinya bisa dimasukkan atau mengangkat tentang bagaimana mengatasi maupun membantu kaum disabilitas kedepannya,” katanya.

Acara diakhiri dengan penandatangan petisi deklarasi Pilkada Ramah Disabilitas dari KPU, Bawaslu, Pertuni Kabupaten Bandung dan Alumni SKPP Kabupaten Bandung dengan beberapa rekomendasi  antara lain mendorong KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan persiapan Pilkada Ramah Disabilitas. Meminta dalam setiap penyelenggaraan sosialisasi harus memperhatikan disabilitas serta mendorong akses informasi pilkada yang ramah disabilitas. (Rd Dani R Nugraha)