Sertifikat Laik Fungsi Gedung DPRD Belum Keluar

Sertifikat Laik Fungsi Gedung DPRD Belum Keluar
Foto: INILAH/Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Komisi III DPRD Kota Bogor terus mengumpulkan keterangan terkait robohnya plafon ruang paripurna gedung DPRD Kota Bogor. Setelah memanggil Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor, dewan akan mendalami sertifikasi laik fungsi bersama tim ahli bangunan dan gedung.

Beredar kabar gedung setinggi enam lantai tersebut belum mengantongi sertifikat laik fungsi. Hal ini membuat khawatir wakil rakyat, sehingga pengumpulan data dan fakta terus dikebut Komisi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Disperumkim Kota Bogor, kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan tim ahli bangunan dan gedung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor.

"Karena informasi yang kami dapatkan, gedung DPRD Kota Bogor ini belum diuji atau dikeluarkan sertifikat laik fungsi. Sementara itu sekarang sudah digunakan," ungkap Adit kepada INILAH, Minggu (8/12/2019).

Adit melanjutkan, pihaknya akan mendalami sertifikat laik fungsi yang seharusnya keluar sebelum gedungnya digunakan. Akan fatal jika gedung berlantai enam itu belum memiliki sertifikat laik fungsi.

"Ini menyedihkan karena itu akan didalami. Kami juga akan panggil komite keselamatan kontruksi. Kalau ada kebakaran di lantai atas, kita tidak tahu harus bagaimana karena belum pernah diuji coba," tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto telah menerima hasil audit internal dari Inspektorat Kota Bogor perihal pembangunan gedung DPRD Kota Bogor. Hasilnya ada kelalaian pengawas sehingga Bima Arya akan menegur keras pihak pengawas juga perangkat daerah terkait pembangunan gedung DPRD Kota Bogor.

"Ya, untuk dedung dewan sudah diterima hasil audit internal dan ada hal-hal yang merujuk kepada lemahnya pengawasan. Dari konsultan maupun internal, seharusnya ada yang dimaksimalkan. Aga lemah saja disitu," ungkap Bima. (Rizki Mauludi)