Museum HAM Munir Diharapkan Jadi Tonggak Demokrasi dan HAM

Museum HAM Munir Diharapkan Jadi Tonggak Demokrasi dan HAM
(dari kiri ke kanan, depan) Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Taufan Damanik, Istri Alm Munir Suciwati, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, dan Pengurus Yayasan Omah Munir Andi Achdian, usai prosesi peletakan batu pertama pembangunan Museum HAM Munir, di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (8/12/2019). (ANTARA/Vicki Febrianto)

INILAH, Batu- Dimulainya pembangunan Museum Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, diharapkan menjadi tonggak pembelajaran bagi bangsa Indonesia tentang ide-ide demokrasi dan HAM.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Taufan Damanik mengatakan bahwa kehadiran museum tersebut, juga diharapkan bisa menjadikan Indonesia sebagai contoh dimana budaya, agama, dan nilai HAM bersatu membangun bangsa yang lebih adil dan beradab.

"Pembangunan museum ini diharapkan bisa menjadi tonggak bersejarah, bukan hanya untuk Indonesia, akan tetapi juga bangsa lain, utamanya di Asia Tenggara," kata Taufan, di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (8/12/2019).

Taufan menambahkan, dimulainya pembangunan Museum HAM Munir tersebut, juga menandai tekad Indonesia dan seluruh pejuang HAM, termasuk para pengambil kebijakan untuk berupaya dan mengupayakan penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

Menurut Taufan, upaya penegakan hukum tersebut perlu dilakukan untuk memberikan keadilan bagi para korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM.

"Peletakan batu pertama Museum HAM Munir ini, saya kira sekaligus menandai tekad bangsa kita,untuk terus berupaya dan mengupayakan penegakan hukum dan HAM di Indonesia, terutama untuk memberikan keadilan bagi para korban maupun keluarga korban," ujar Taufan.

Dalam kesempatan tersebut, Pengurus Yayasan Omah Munir Andi Achdian mengatakan hal senada, bahwa pembangunan museum tersebut diharapkan bukan hanya sekedar berwujud fisik semata, akan tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk menjalankan nilai-nilai HAM.

"Ini bukan hanya menjadi tonggak kehadiran secara fisik sebuah museum, namun juga titik tolak yang mengukuhkan komitmen kita semua dalam menjalankan nilai-nilai HAM," ujar Andi.

Andi menambahkan, ke depannya, museum yang dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kota Batu tersebut diharapkan bukan hanya menjadi tempat penyimpanan artefak saja, akan tetapi juga bisa menjadi pengingat kepada generasi muda terkait perjalanan sejarah HAM di Indonesia.

Oleh karena itu, Museum HAM Munir harus memiliki visi dan program yang berkembang, utamanya dari orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan museum tersebut. Museum itu, nantinya akan dikelola oleh Yayasan Omah Munir.

"Lebih penting bagaimana museum ini hidup dan bernyawa melalaui visi dan program. Tanpa hal tersebut, museum hanya akan menjadi benda mati yang tidak bermakna," kata Andi.

Pembangunan Museum HAM Munir yang memiliki luas 2.200 meter persegi tersebut, membutuhkan biaya kurang lebih Rp10 miliar, dan bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada 2020, akan dialokasikan pembiayaan senilai Rp5 miliar, sementara sisanya akan dianggarkan pada tahun berikutnya. Desain museum tersebut, dirancang oleh Achmad Tardiyana, yang merupakan pemenang sayembara desain arsitektur Museum HAM Munir.

Rancangan Museum HAM Munir tersebut mengambil konsep Omah Pepeling, yang memiliki visi untuk mengingatkan atas dua hal, yakni, bahwa pelanggaran terhadap HAM masih dan bisa terjadi kapanpun dan kepada siapa saja.

Namun, perjuangan menegakkan HAM masih dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang peduli terhadap kemanusiaan.